APEKSI Minta Pemda Dilibatkan dalam Program MBG: Kami Tak Pernah Tahu SPPG Dibangun di Mana
MEDAN Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) meminta pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah dalam pel
NASIONAL
JAKARTA - Rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok dinilai harus dimanfaatkan Indonesia sebagai momentum untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar negeri.
Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, Poppy Sulistyaning Winanti, menilai sikap Indonesia yang terlalu berhati-hati dalam menyikapi persaingan Washington dan Beijing justru membuat posisi diplomasi Indonesia terlihat kurang tegas.
"Kecenderungannya adalah berhati-hati dalam artian tidak ingin kelihatan berpihak ke salah satu. Tapi itu juga membuat posisi pemerintah kita sering kali menjadi agak tidak jelas," kata Poppy, Jumat (15/5/2026).Baca Juga:
Menurutnya, ketidakpastian global akibat rivalitas dua negara adidaya tersebut, termasuk potensi gangguan rantai pasok energi dari Timur Tengah, harus menjadi alarm bagi Indonesia untuk mempercepat kemandirian energi nasional.
Poppy menilai pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing pekan ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk mempercepat transisi energi.
"Ini mestinya jadi momentum yang lebih serius untuk mengembangkan renewable energy dan transisi energi yang lebih hijau," ujarnya.
Ia menegaskan langkah tersebut diperlukan untuk mengurangi tingkat ketergantungan Indonesia terhadap energi impor yang selama ini masih cukup besar.
Selain mempercepat pengembangan energi baru terbarukan, pemerintah juga dinilai perlu melakukan diversifikasi sumber pasokan energi dengan memperluas kerja sama dagang ke negara lain di luar pemasok utama saat ini.
Menurut Poppy, setiap gejolak harga dan distribusi energi global akan berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi nasional hingga daya beli masyarakat.
Karena itu, penguatan ketahanan energi disebut menjadi salah satu langkah strategis yang harus diprioritaskan pemerintah di tengah meningkatnya tensi geopolitik dunia.*
(mt/dh)
MEDAN Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) meminta pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah dalam pel
NASIONAL
JAKARTA Indonesia masih menghadapi penyusutan lahan sawah dalam jumlah besar setiap tahun. Kondisi ini dinilai menjadi ancaman serius te
PERTANIAN AGRIBISNIS
BOGOR Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Bogor menegaskan komitmennya untuk mendukung keberlanjutan industri pers di tengah pesatnya
NASIONAL
BATU BARA Aliansi Pemuda Desa Bersatu Indonesia (APDESU Indonesia) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan evaluasi menyelu
PENDIDIKAN
VANCOUVER Swiss memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Aljazair dengan skor 20 pada pertandingan babak
OLAHRAGA
JAKARTA Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Romli Atmasasmita, menolak usulan pemberian hak keuangan tambahan bagi kepala daera
NASIONAL
RUSIA Rusia mulai mengimpor bensin dari India untuk mengatasi krisis bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di dalam negeri. Krisis tersebu
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tujuh orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Langkat, Syah Afa
HUKUM DAN KRIMINAL
YAHUKIMO Tentara Nasional Indonesia (TNI) menegaskan bahwa Tentara Pembebasan Nasional Papua BaratOrganisasi Papua Merdeka (TPNPBOPM)
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia bukanlah sebuah beb
HUKUM DAN KRIMINAL