OTT Beruntun KPK: Sejumlah Pejabat Pemkab Klaten Dikabarkan Diamankan
KLATEN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, sejumlah pejabat Pemerintah
NASIONAL
KUALA LUMPUR - Anggota parlemen Malaysia Syed Saddiq Syed Abdul Rahman mengusulkan agar negara-negara ASEAN mengajukan protes diplomatik kepada Indonesia terkait kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dia juga meminta Malaysia dan Singapura mempertimbangkan tekanan finansial terhadap perusahaan yang diduga terlibat dalam pembakaran lahan.
Seruan tersebut disampaikan Syed Saddiq dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Malaysia 2027 di Dewan Rakyat pada Selasa (13/10/2026).
Dikutip dari Reuters dan New Straits Times, Kamis (15/10/2026), Syed Saddiq menilai negara-negara yang terdampak kabut asap perlu mengambil sikap bersama untuk mendorong penanganan karhutla yang lebih serius.Baca Juga:
"Kita harus mengirimkan nota diplomatik yang kuat bahwa Malaysia keberatan, dan bukan hanya Malaysia yang keberatan. Hal itu harus disepakati negara-negara ASEAN lainnya yang juga terdampak, seperti Singapura. Kita harus mengirimkan protes diplomatik yang sangat jelas," kata Syed Saddiq.
Dia bahkan mengusulkan agar Indonesia diperlakukan sebagai pihak yang dikucilkan di kawasan jika dinilai tidak cukup serius mengatasi persoalan tersebut.
"Anda perlu memperlakukan mereka sebagai pihak yang dikucilkan di kawasan," ujarnya.
Pernyataan itu merupakan usulan Syed Saddiq sebagai anggota parlemen Malaysia, bukan pengumuman resmi bahwa pemerintah Malaysia atau ASEAN telah memutuskan menjatuhkan sanksi terhadap Indonesia.
Syed Saddiq Usul Tekanan Finansial
Selain mendorong protes diplomatik, Syed Saddiq mengusulkan Malaysia dan Singapura menggunakan pengaruh ekonomi untuk menghentikan aliran pendanaan kepada perusahaan yang terlibat dalam pembakaran lahan di Indonesia.
"Putus akses mereka. Hantam dompet mereka," kata Syed Saddiq.
Dia juga mengajak masyarakat Malaysia menggunakan daya beli mereka untuk menekan perusahaan yang dinilai berkontribusi terhadap masalah kabut asap.
Menurutnya, penanganan persoalan tersebut tidak seharusnya hanya bergantung pada pemerintah. Masyarakat dan pelaku ekonomi juga dinilai dapat ikut mendorong perusahaan agar mematuhi aturan lingkungan.
Meski demikian, Syed Saddiq menegaskan bahwa perusahaan Malaysia yang terbukti terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan juga harus ditindak.
KLATEN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, sejumlah pejabat Pemerintah
NASIONAL
LANGKAT Truk kontainer bermuatan 20 ton besi mengalami kecelakaan setelah gagal menanjak di Jembatan Wampu, Kecamatan Stabat, Kabupaten La
PERISTIWA
PALANGKA RAYA Fenomena lubang api bawah tanah di lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan menjadi perhatian setelah video
PERISTIWA
JAKARTA Tim Advokasi Penegak Etika, Moral dan Integritas Bangsa bersama Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) mendatangi kantor DPP Partai Gerind
NASIONAL
LUBUKPAKAM Seorang pejabat eselon IV di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, berinisial DIK mengu
PEMERINTAHAN
JAKARTA Andi Azwan membantah tudingan bahwa organisasinya mendapat pendanaan dari mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bantahan itu disam
NASIONAL
JAKARTA Sidang perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait isu ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan terdakwa Tif
NASIONAL
JAKARTA Penegakan hukum menjadi salah satu tantangan dalam dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gib
NASIONAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan Kamis (15/10/2026) pagi dan bertahan di zona merah. IHSG sempat
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) berada di level Rp 17.959 pada perdagangan Kamis (15/10/2026) pagi, mendekati angka Rp 18.0
EKONOMI