Pigai: Jangan Percaya Lembaga Survei di Indonesia, Banyak yang Abal-Abal
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengkritik lembaga survei di Indonesia yang menilai kinerja Kementerian HAM masih
NASIONAL
SEMARANG – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, sebanyak 27.540 personel gabungan dari TNI dan Polri akan diterjunkan untuk memastikan keamanan di Jawa Tengah. Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, mengungkapkan hal tersebut dalam Gelar Pasukan Mantap Praja Candi 2024 yang diadakan di Semarang pada Senin pagi.
Dalam keterangannya, Nana Sudjana mengungkapkan komposisi personel yang akan terlibat dalam pengamanan Pilkada. “Sebanyak 24.340 polisi dan 3.200 prajurit TNI siap mengamankan pelaksanaan pilkada di Jawa Tengah,” ujar Nana. Angka tersebut mencerminkan upaya serius untuk menjaga keamanan dan kelancaran proses pilkada mulai dari pendaftaran bakal pasangan calon hingga pelantikan.
Selain itu, turut berperan dalam pengamanan adalah sekitar 113 ribu personel Perlindungan Masyarakat (Linmas) serta 5.952 personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Dukungan dari berbagai lapisan petugas ini diharapkan dapat memberikan pengamanan yang menyeluruh dan efektif.
Nana Sudjana menegaskan pentingnya keamanan dalam menyukseskan pilkada serentak. “Keamanan merupakan faktor penting dalam menyukseskan pilkada serentak,” kata Nana. Ia juga mengimbau agar petugas keamanan bertindak secara humanis dan persuasif dalam menjalankan tugas mereka. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap tahap pilkada dapat berlangsung dengan aman dan tanpa adanya insiden yang dapat mengganggu jalannya proses demokrasi.
Pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2024 dijadwalkan akan berlangsung pada 27 November mendatang. Nana menyadari bahwa waktu tersebut berpotensi bersamaan dengan musim hujan, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pemungutan suara. Oleh karena itu, ia mengingatkan pentingnya antisipasi terhadap kemungkinan bencana alam. “Waspadai potensi bencana alam, lakukan mitigasi dan antisipasi,” tambahnya.
Nana juga memastikan bahwa aparat pemerintahan dan keamanan di Jawa Tengah telah siap untuk menggelar Pilkada Serentak 2024. Semua Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri diminta untuk menjaga netralitas selama tahapan pilkada, guna memastikan proses demokrasi berjalan adil dan tanpa intervensi.
Tahapan pendaftaran bakal calon kepala daerah dijadwalkan akan dibuka mulai 27 hingga 29 Agustus 2024. Pendaftaran ini akan menjadi awal dari proses panjang menuju Pilkada, yang diharapkan akan berlangsung dengan tertib dan aman. Dukungan penuh dari personel keamanan dan kesiapan seluruh pihak terkait menjadi kunci untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi pelaksanaan pilkada.
Dengan adanya pengamanan yang komprehensif dan persiapan yang matang, diharapkan Pilkada Serentak 2024 di Jawa Tengah dapat berjalan dengan lancar dan sukses, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin daerah dengan aman dan tanpa hambatan.
(K/09)
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengkritik lembaga survei di Indonesia yang menilai kinerja Kementerian HAM masih
NASIONAL
PEMATANGSIANTAR Seorang pengemudi mobil, Sapriadi (47), diamuk warga setelah diduga meninggalkan lokasi kecelakaan lalu lintas di Kota P
PERISTIWA
MANGGARAI TIMUR Video Camat Lamba Leda Utara, Agustinus Supratman, yang terlihat emosional saat berdebat dengan petugas Badan Nasional P
PERISTIWA
SURABAYA Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengancam akan mengumumkan nama partai politi
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi kegiatan Transformasi HKBP yang digelar Huria Kristen Batak Protestan (HKBP
PEMERINTAHAN
DAIRI Polisi mengungkap alasan RS, 52 tahun, yang diduga menganiaya dua anak berinisial AGP, 7 tahun, dan AP, 6 tahun, di Kabupaten Dair
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meninjau kondisi ratusan warga korban angin puting beliung di Kecamatan Medan Johor, Kota M
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara menjelaskan alasan AKP Fadlun Al Fitri tidak dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) meski t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Polri telah mengantongi sejumlah nama yang diduga terlibat dalam kebakaran huta
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mengungkap adanya keterkaitan antara kasus penyelundupan 2,6 ton sabu cair dan 1,3 ton ketamin d
HUKUM DAN KRIMINAL