JAKARTA — Mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia periode 2014–2019, Prof. Dr. Nila F. Moeloek, menanggapi pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengenai kekurangan 70 ribu dokter spesialis dalam 10 tahun ke depan.
Menurutnya, isu tersebut tak bisa hanya diselesaikan melalui penambahan kuota pendidikan kedokteran semata, melainkan harus diiringi pembenahan infrastruktur, khususnya di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
"Sebelum bicara soal distribusi dokter spesialis, kita harus memastikan dulu bahwa akses dan infrastruktur rumah sakit di daerah-daerah 3T memadai. Termasuk jalan, jaringan transportasi, dan fasilitas rumah sakit itu sendiri," ujar Nila saat ditemui wartawan di Jakarta, Jumat (25/7).
Baca Juga:
Ia menambahkan bahwa tantangan logistik di wilayah kepulauan berbeda dengan daerah daratan.
"Kalau di darat mungkin bisa dibangun jalan. Tapi bagaimana kalau rumah sakitnya di pulau terpencil? Aksesnya harus dipikirkan secara menyeluruh," imbuhnya.
Baca Juga:
Tak hanya infrastruktur fisik, Nila juga menyoroti pentingnya konektivitas digital.
Ia mencontohkan saat program Nusantara Sehat diluncurkan pada masa kepemimpinannya, tenaga kesehatan di daerah bahkan harus memanjat pohon untuk mendapatkan sinyal internet.
"Beberapa alat kesehatan yang digunakan dokter spesialis membutuhkan koneksi internet stabil. Maka, komunikasi dan jaringan juga bagian dari sarana penting yang harus dibangun," tegasnya.
Lebih lanjut, Nila menekankan perlunya perhatian terhadap kehidupan para dokter dan keluarganya yang ditempatkan di daerah terpencil.
"Dokter juga manusia. Mereka punya keluarga, anak-anak mereka juga butuh sekolah. Jangan hanya dilihat dari sisi profesional, tapi juga dari sisi sosial," ujarnya.
Senada, Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Universitas Indonesia yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Komite Penempatan Dokter Spesialis (KPDS) Kemenkes, Dr. Nurdadi Saleh, mengkritik pendekatan Kementerian Kesehatan dalam menangani persoalan ini.
Ia menilai, Kemenkes cenderung hanya menyampaikan kebutuhan tanpa disertai strategi konkret di lapangan.
MAKASSAR Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) agar tepat sa
Ekonomi
JAKARTA Bertepatan dengan Milad ke50 Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurka
Ekonomi
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, menegaskan bahwa kesepakatan pertukaran data antara Indonesi
Ekonomi
JAKARTA Wakil Presiden ke13 Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma&039ruf Amin, m
Nasional
JAKARTA Wakil Presiden ke13 RI yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma&039ruf Amin,
Pemerintahan
JAKARTA Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengingatkan pemerintah agar penerapan kebijakan perpajakan digital, termasuk pajak e
Ekonomi
TAPANULI SELATAN Dalam tatanan demokrasi modern, keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media menjadi bagian tak terpisahkan da
Komunitas
BANDA ACEH Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), Prof. Dr. Khair
Pendidikan
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI, KH. Ma&039ruf Amin, memberikan tanggapan positif terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang
Nasional
LABUHANBATU SELATAN Satu lagi langkah nyata ditunjukkan oleh wakil rakyat dalam mewujudkan akses pendidikan yang inklusif dan berkeadila
Pendidikan