Mantan Menkes Tegaskan Infrastruktur dan Konektivitas Kunci Atasi Kekurangan Dokter Spesialis di Daerah 3T

JAKARTA — Mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia periode 2014–2019, Prof. Dr. Nila F. Moeloek, menanggapi pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengenai kekurangan 70 ribu dokter spesialis dalam 10 tahun ke depan.

Menurutnya, isu tersebut tak bisa hanya diselesaikan melalui penambahan kuota pendidikan kedokteran semata, melainkan harus diiringi pembenahan infrastruktur, khususnya di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

"Sebelum bicara soal distribusi dokter spesialis, kita harus memastikan dulu bahwa akses dan infrastruktur rumah sakit di daerah-daerah 3T memadai. Termasuk jalan, jaringan transportasi, dan fasilitas rumah sakit itu sendiri," ujar Nila saat ditemui wartawan di Jakarta, Jumat (25/7).

Ia menambahkan bahwa tantangan logistik di wilayah kepulauan berbeda dengan daerah daratan.

"Kalau di darat mungkin bisa dibangun jalan. Tapi bagaimana kalau rumah sakitnya di pulau terpencil? Aksesnya harus dipikirkan secara menyeluruh," imbuhnya.

Tak hanya infrastruktur fisik, Nila juga menyoroti pentingnya konektivitas digital.

Ia mencontohkan saat program Nusantara Sehat diluncurkan pada masa kepemimpinannya, tenaga kesehatan di daerah bahkan harus memanjat pohon untuk mendapatkan sinyal internet.

"Beberapa alat kesehatan yang digunakan dokter spesialis membutuhkan koneksi internet stabil. Maka, komunikasi dan jaringan juga bagian dari sarana penting yang harus dibangun," tegasnya.

Lebih lanjut, Nila menekankan perlunya perhatian terhadap kehidupan para dokter dan keluarganya yang ditempatkan di daerah terpencil.

"Dokter juga manusia. Mereka punya keluarga, anak-anak mereka juga butuh sekolah. Jangan hanya dilihat dari sisi profesional, tapi juga dari sisi sosial," ujarnya.

Senada, Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Universitas Indonesia yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Komite Penempatan Dokter Spesialis (KPDS) Kemenkes, Dr. Nurdadi Saleh, mengkritik pendekatan Kementerian Kesehatan dalam menangani persoalan ini.

Ia menilai, Kemenkes cenderung hanya menyampaikan kebutuhan tanpa disertai strategi konkret di lapangan.