Pemprov Sumut Dorong Program Ruang Bersama Indonesia untuk Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong implementasi program Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai upaya memperkuat perlindun
PEMERINTAHAN
SERANG — Kementerian Kesehatan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap 1.562 pekerja yang beraktivitas di kawasan industri modern serta wilayah sekitarnya hingga radius lima kilometer di Kabupaten Serang, Banten.
Langkah ini diambil menyusul ditemukannya kontaminasi radioaktif jenis Cesium-137 (Cs-137) di kawasan tersebut.
Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH/BPLH), Rasio Ridho Sani, menjelaskan bahwa pemeriksaan bertujuan memastikan kondisi kesehatan para pekerja sekaligus mendeteksi potensi paparan radiasi.Baca Juga:
"Mereka yang terindikasi terpapar radiasi telah diberikan obat prussian blue, penawar racun yang berfungsi mengeluarkan radionuklida Cs-137 dari dalam tubuh," ujar Ridho dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/10).
Sejak awal Oktober 2025, tim Satgas Bidang I Mitigasi dan Penanganan Kontaminasi Sumber Radiasi telah melakukan serangkaian upaya dekontaminasi di lokasi yang terdampak.
Material dengan tingkat radiasi tinggi diangkat menggunakan peralatan berat dan dipindahkan ke fasilitas penyimpanan sementara (interim storage) milik PT PMT.
Dari dua titik lokasi yang diberi kode A dan F, tim berhasil mengamankan 20 drum, 17 jumbo bag, dan tiga pallet material terkontaminasi radioaktif.
"Proses pengangkatan dan pengangkutan material terkontaminasi akan terus dilakukan hingga seluruh area yang terpapar Cs-137 dinyatakan bersih," tambah Ridho.
Selama proses dekontaminasi, tim bekerja dengan pengawasan ketat dari petugas proteksi radiasi (PPR) Badan Pengawas Tenaga Nuklir guna memastikan keselamatan para pekerja dari paparan radiasi berlebih.
Untuk mencegah meluasnya kontaminasi, Tim Satgas Brimob KBRN Polri memperketat pengawasan terhadap kendaraan yang keluar masuk kawasan industri.
Pemeriksaan kendaraan dilakukan guna memastikan tidak ada jejak radiasi yang terbawa keluar area.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa kasus cemaran radiasi ini telah ditetapkan pemerintah sebagai kejadian khusus.
Seluruh sumber daya lintas sektor dikerahkan untuk mempercepat penanganan dan memastikan kawasan terdampak kembali aman.
"Kerja sama lintas sektor, keterlibatan masyarakat, dan keterbukaan informasi publik sangat penting. Dukungan dari seluruh elemen diharapkan dapat memperkuat upaya menjaga keselamatan lingkungan dan kesehatan masyarakat dari risiko kontaminasi bahan radioaktif," pungkas Hanif.*
(bs/a008)
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong implementasi program Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai upaya memperkuat perlindun
PEMERINTAHAN
PADANG LAWAS Ketua Solidaritas Aksi Lintas Mahasiswa (SALAM), Zulfahmi Siregar, mendesak Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut)
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Personel Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Aceh, Bripda M. Dimas Pratama, berhasil mengharumkan nama institusinya setelah mer
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran sekitar Rp100 miliar untuk pengadaan 1.098 ekor sapi kurban yang akan disalurk
NASIONAL
MEDAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan bersama Forum Wartawan Hukum (Forwakum) Sumatera Utara menggelar pertandingan mini soccer sebagai
NASIONAL
BANDA ACEH Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh, Nursyam, menegaskan pentingnya integritas, kehatihatian, dan dedikasi dalam menjala
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menjelang libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengingatkan pentingnya pen
EKONOMI
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dipastikan akan menjalankan ibadah Salat Idul Adha 1447 Hijriah di Prancis. Hal itu
NASIONAL
JAKARTA Pengamat kebijakan publik dan anggaran, Ratama Saragih, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi menyeluruh t
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) menegaskan keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam patroli keamanan dan upaya membur
HUKUM DAN KRIMINAL