Kerugian Negara Capai Miliaran, Tiga Mantan Kepala Syahbandar Belawan Ditahan
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menahan tiga mantan pejabat Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Belawan atas dugaan korupsi retribus
HUKUM DAN KRIMINAL
Saat dikonfirmasi, Kepala Bidang Pelayanan RSUD HJ Zulkarnain, Ibu Rosi, menyatakan bahwa dr. Hendrik tidak masuk kerja karena sakit dan akan digantikan oleh dr. Alfian.
Namun ketika ditanya jam kedatangan dokter pengganti, pihak rumah sakit tidak mampu memberikan kepastian.
"Tunggu saja," jawabnya singkat, yang justru menambah kekecewaan masyarakat.
Jawaban tersebut dinilai mencerminkan buruknya tata kelola pelayanan publik, di mana pasien diperlakukan tanpa kepastian dan tanpa rasa tanggung jawab institusi.
Melanggar Aturan Disiplin PNS
Perlu diketahui, berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, setiap PNS WAJIB:
- Masuk kerja dan menaati jam kerja
- Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat
- Menjaga profesionalitas dan tanggung jawab jabatan
- PNS yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi disiplin, mulai dari:
- Teguran lisan dan tertulis
- Pemotongan tunjangan kinerja
- Penurunan pangkat
- Hingga pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat, tergantung tingkat pelanggaran.
Dalam konteks ini, ketidakhadiran dokter PNS tanpa kepastian pelayanan jelas berpotensi masuk kategori pelanggaran disiplin sedang hingga berat, karena berdampak langsung pada hak kesehatan masyarakat.
Slogan Pelayanan Prima Dipertanyakan
Kondisi ini berbanding terbalik dengan slogan "Pelayanan Prima" yang kerap digaungkan oleh Bupati Batubara Baharuddin Siagian.
Fakta di lapangan justru menunjukkan pelayanan kesehatan yang amburadul, tidak profesional, dan minim pengawasan.
Masyarakat menilai slogan tersebut hanya sebatas pencitraan politik, tanpa implementasi nyata di sektor krusial seperti kesehatan.
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menahan tiga mantan pejabat Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Belawan atas dugaan korupsi retribus
HUKUM DAN KRIMINAL
JEMBRANA, BALI Dugaan perambahan hutan tanpa izin kembali mencuat di kawasan Hutan Pendem, Kabupaten Jembrana. Aktivitas pembukaan lahan
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya menjaga keamanan dan reputasi Pulau Dewata sebagai destinasi wisata dunia. Dal
PEMERINTAHAN
DENPASAR Gubernur Bali Wayan Koster mendukung penuh inisiatif Kejaksaan Tinggi Bali dalam memastikan pemenuhan hak administrasi kependud
PEMERINTAHAN
SULAWESI UTARA Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan komitmen penuh Kejaksaan RI terhadap program strategis nasional saat melakukan kunj
PEMERINTAHAN
MEDAN Mantan Kepala SMKN 1 Pancur Batu, Tukimin, divonis 17 bulan penjara atas kasus korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Polda Sumatera Utara (Sumut) mengungkap 923 kasus narkotika dan menangkap 1.118 tersangka sepanjang Januari hingga 22 Februari 202
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB Kota Medan) bersama MajelisMajelis Agama Kota Medan menyatakan dukungan terhadap Surat Edaran
PEMERINTAHAN
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menggelar kegiatan buka puasa bersama dan santunan anak yatim piatu di Hall Dewan Pers,
NASIONAL
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang, mengikuti kegiatan Penyampaian Opini Ombudsman Republik Indonesi
PEMERINTAHAN