PSMS Medan Siap Tampil di Piala Presiden 2026, Tinggal Tunggu Restu PSSI
MEDAN Manajemen PSMS Medan menyatakan siap ambil bagian dalam turnamen pramusim Piala Presiden 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 28
OLAHRAGA
JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan rumah sakit berisiko terkena sanksi administratif hingga pencabutan izin jika menolak pasien BPJS Kesehatan, khususnya segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
Pernyataan ini disampaikan Gus Ipul menanggapi ramainya keluhan terkait penonaktifan status kepesertaan BPJS Kesehatan PBI JK.
"Ya mestinya disanksi oleh BPJS dong, ini berarti kan rumah sakitnya bermasalah, rumah sakitnya yang harus ditutup," kata Gus Ipul saat ditemui di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis (5/2).Baca Juga:
Ia menegaskan keselamatan pasien harus diutamakan di atas kepentingan administrasi, sesuai etika rumah sakit.
Gus Ipul memastikan pemerintah akan bertanggung jawab terkait masalah administrasi pasien.
"Ya jadi menurut saya rumah sakit itu harusnya tidak menolak pasien, itu dulu etikanya, ditangani dulu, setelah itu uangnya bisa diproses, pemerintah pasti bertanggung jawab," ujarnya.
Ia mencontohkan pasien cuci darah yang sempat ditolak karena BPJS PBI JK tiba-tiba nonaktif.
Menurut Gus Ipul, pasien tersebut harus segera ditangani, baik peserta BPJS maupun bukan.
"Apalagi pasien yang membutuhkan cuci darah, wajib itu," tegasnya.
Mensos menekankan, menolak pasien karena tidak bisa membayar merupakan kesalahan besar.
Untuk pasien penyakit kronis yang membutuhkan pelayanan medis, rumah sakit dapat langsung mengaktifkan kembali kepesertaannya.
"BPJS sudah tahu itu. Kita sudah koordinasi sejak tahun lalu. Jadi untuk penyakit kronis bisa direaktivasi dengan cepat, ditangani dulu, administrasinya menyusul," ujarnya.
MEDAN Manajemen PSMS Medan menyatakan siap ambil bagian dalam turnamen pramusim Piala Presiden 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 28
OLAHRAGA
MEDAN Kepala Dinas Sosial Sumatera Utara Illyan Chandra Simbolon menyatakan pemerintah tengah menyiapkan lima lokasi relokasi untuk prog
PENDIDIKAN
MEDAN PT PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional I (KAI Divre I) Sumatera Utara menutup enam titik pelintasan sebidang tidak resmi di wi
PERISTIWA
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Asahan usai meneri
PEMERINTAHAN
JAKARTA Guru Besar Hukum Pidana Internasional Universitas Padjadjaran, Profesor Romli Atmasasmita mengusulkan agar Dewan Perwakilan Rakyat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Komisi XI memanggil Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam rapat
EKONOMI
BANDA ACEH Gubernur Muzakir Manaf mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Keputusan
PEMERINTAHAN
MEDAN Polda Sumatera Utara bersama jajaran kepolisian resor di wilayah Sumatera Utara mengungkap 264 kasus narkotika dalam operasi intensi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta kepolisian bertindak lebih tegas menghadapi maraknya aksi begal yang terjadi di s
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi UndangUndang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Putusan itu meneg
POLITIK