Rumah Sakit Tolak Pasien BPJS PBI JK? Mensos Gus Ipul: Harus Tutup!

JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan rumah sakit berisiko terkena sanksi administratif hingga pencabutan izin jika menolak pasien BPJS Kesehatan, khususnya segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).

Pernyataan ini disampaikan Gus Ipul menanggapi ramainya keluhan terkait penonaktifan status kepesertaan BPJS Kesehatan PBI JK.

"Ya mestinya disanksi oleh BPJS dong, ini berarti kan rumah sakitnya bermasalah, rumah sakitnya yang harus ditutup," kata Gus Ipul saat ditemui di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis (5/2).

Baca Juga:

• Wabup Pringsewu Tekankan Keamanan Pangan sebagai Pondasi Ekonomi Daerah

Ia menegaskan keselamatan pasien harus diutamakan di atas kepentingan administrasi, sesuai etika rumah sakit.

Gus Ipul memastikan pemerintah akan bertanggung jawab terkait masalah administrasi pasien.

"Ya jadi menurut saya rumah sakit itu harusnya tidak menolak pasien, itu dulu etikanya, ditangani dulu, setelah itu uangnya bisa diproses, pemerintah pasti bertanggung jawab," ujarnya.

Ia mencontohkan pasien cuci darah yang sempat ditolak karena BPJS PBI JK tiba-tiba nonaktif.

Menurut Gus Ipul, pasien tersebut harus segera ditangani, baik peserta BPJS maupun bukan.

"Apalagi pasien yang membutuhkan cuci darah, wajib itu," tegasnya.

Mensos menekankan, menolak pasien karena tidak bisa membayar merupakan kesalahan besar.

Untuk pasien penyakit kronis yang membutuhkan pelayanan medis, rumah sakit dapat langsung mengaktifkan kembali kepesertaannya.

"BPJS sudah tahu itu. Kita sudah koordinasi sejak tahun lalu. Jadi untuk penyakit kronis bisa direaktivasi dengan cepat, ditangani dulu, administrasinya menyusul," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengonfirmasi penonaktifan kepesertaan PBI JK, bukan kebijakan sepihak.

Penonaktifan dilakukan sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku 1 Februari 2026.

Rizzky menegaskan, peserta yang terdampak dapat mengaktifkan kembali kepesertaannya jika memenuhi kriteria tertentu, termasuk tercatat sebagai masyarakat miskin atau rentan miskin, memiliki penyakit kronis, atau berada dalam kondisi darurat medis yang mengancam jiwa.*

(km/ad)

Wabup Pringsewu Tekankan Keamanan Pangan sebagai Pondasi Ekonomi Daerah

RSU Haji Medan Jadi Pusat Rujukan Nasional KJSU dan KIA, Ini Kata Wagub Sumut

Wagub Sumut Surya Serahkan Santunan Ahli Waris dan Penghargaan K3 Perusahaan di Apel Bulan K3 2026

Momentum Bulan K3 Nasional, Wamenaker Ingatkan Semua Perusahaan Terapkan Standar Keselamatan Kerja

116 Personel Siap Bertugas, Polres Gianyar Mulai Operasi Keselamatan Agung 2026

RSUD Doloksanggul Raih Penghargaan Bintang Tiga Transformasi Digital Layanan JKN