JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan rumah sakit berisiko terkena sanksi administratif hingga pencabutan izin jika menolak pasien BPJS Kesehatan, khususnya segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
Pernyataan ini disampaikan Gus Ipul menanggapi ramainya keluhan terkait penonaktifan status kepesertaan BPJS Kesehatan PBI JK.
"Ya mestinya disanksi oleh BPJS dong, ini berarti kan rumah sakitnya bermasalah, rumah sakitnya yang harus ditutup," kata Gus Ipul saat ditemui di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis (5/2).Baca Juga:
Ia menegaskan keselamatan pasien harus diutamakan di atas kepentingan administrasi, sesuai etika rumah sakit.
Gus Ipul memastikan pemerintah akan bertanggung jawab terkait masalah administrasi pasien.
"Ya jadi menurut saya rumah sakit itu harusnya tidak menolak pasien, itu dulu etikanya, ditangani dulu, setelah itu uangnya bisa diproses, pemerintah pasti bertanggung jawab," ujarnya.
Ia mencontohkan pasien cuci darah yang sempat ditolak karena BPJS PBI JK tiba-tiba nonaktif.
Menurut Gus Ipul, pasien tersebut harus segera ditangani, baik peserta BPJS maupun bukan.
"Apalagi pasien yang membutuhkan cuci darah, wajib itu," tegasnya.
Mensos menekankan, menolak pasien karena tidak bisa membayar merupakan kesalahan besar.
Untuk pasien penyakit kronis yang membutuhkan pelayanan medis, rumah sakit dapat langsung mengaktifkan kembali kepesertaannya.
"BPJS sudah tahu itu. Kita sudah koordinasi sejak tahun lalu. Jadi untuk penyakit kronis bisa direaktivasi dengan cepat, ditangani dulu, administrasinya menyusul," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengonfirmasi penonaktifan kepesertaan PBI JK, bukan kebijakan sepihak.
Penonaktifan dilakukan sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku 1 Februari 2026.
Rizzky menegaskan, peserta yang terdampak dapat mengaktifkan kembali kepesertaannya jika memenuhi kriteria tertentu, termasuk tercatat sebagai masyarakat miskin atau rentan miskin, memiliki penyakit kronis, atau berada dalam kondisi darurat medis yang mengancam jiwa.*
(km/ad)
JAKARTA Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, mengutuk keras tindakan pengeroyokan terhadap seorang warga Kota Langsa yang terjadi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menerima piagam penghargaan dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolo
PEMERINTAHAN
BATUBARA Penutupan Jalan Merdeka di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, memicu sorotan tajam dari masyarakat. Akses vital terseb
PERISTIWA
BULELENG Gubernur Bali Wayan Koster, siang tadi, secara simbolis menyerahkan bantuan kepada SD Negeri 5 Banjar yang terdampak banjir ban
NASIONAL
LABUHANBATU Eks Kepala BNI 46 Aek Nabara berinisial AH, pelaku penggelapan dana jemaat Gereja Katolik Paroki Aek Nabara di Labuhanbatu y
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengajak para pengusaha asal Jepang untuk menjalin kemitraan strategis dengan Dan
EKONOMI
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan Kementerian Ketenagake
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 20232024. Kali ini, KP
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan menggelar Rapat Paripurna untuk penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung
PEMERINTAHAN
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan menunjukkan komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel melal
PEMERINTAHAN
