SIMALUNGUN – Pemerintah Kabupaten Simalungun melakukan pengurangan signifikan terhadap anggaran Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan dalam APBD 2026.
Dana PBI dipangkas dari Rp88,5 miliar pada 2025 menjadi Rp55,6 miliar, atau berkurang sekitar Rp33,1 miliar. Kebijakan ini berpotensi berdampak pada sekitar 10.500 warga kurang mampu yang terdaftar sebagai penerima bantuan.
Ketua Komisi IV DPRD Simalungun, Rajak Siregar, menyatakan pihaknya telah memanggil Dinas Kesehatan untuk meminta penjelasan.Baca Juga:
Pemerintah daerah menegaskan pemangkasan anggaran dilakukan karena berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga diperlukan rasionalisasi anggaran, termasuk pada bantuan sosial PBI.
"Dengan adanya pengurangan anggaran ini, otomatis penerima berkurang. Ada sekitar 10.500 jiwa yang akan tercoret. Datanya sudah kami minta, tapi belum diberikan," ujar Rajak, Jumat (6/2/2026).
Rajak menekankan proses penghapusan nama penerima harus dilakukan dengan hati-hati, melalui verifikasi bersama Dinas Sosial, Kementerian Sosial, Dinas Kependudukan, dan BPJS Kesehatan.
Tujuannya agar warga yang masih berhak tidak tercoret, khususnya mereka yang sedang menjalani pengobatan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Simalungun, Edwin Simanjuntak, membenarkan pengurangan anggaran PBI sebagai bagian dari efisiensi akibat menurunnya dana transfer pusat.
Meski begitu, proses validasi data penerima masih berlangsung, terutama untuk masyarakat yang masuk kategori Desil 1 hingga Desil 5, yang dinilai paling berhak menerima bantuan.
Edwin juga mengimbau masyarakat yang status BPJS-nya sementara nonaktif untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan pemerintah, termasuk puskesmas dan rumah sakit daerah, sambil proses data penerima bantuan berjalan.
Pengurangan anggaran ini menjadi sorotan publik, mengingat BPJS PBI merupakan skema penting bagi warga kurang mampu untuk memperoleh akses kesehatan gratis saat berobat ke rumah sakit.*
(sp/dh)
JAKARTA Guru Besar Hukum Pidana Internasional Universitas Padjadjaran, Profesor Romli Atmasasmita mengusulkan agar Dewan Perwakilan Rakyat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Komisi XI memanggil Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam rapat
EKONOMI
BANDA ACEH Gubernur Muzakir Manaf mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Keputusan
PEMERINTAHAN
MEDAN Polda Sumatera Utara bersama jajaran kepolisian resor di wilayah Sumatera Utara mengungkap 264 kasus narkotika dalam operasi intensi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta kepolisian bertindak lebih tegas menghadapi maraknya aksi begal yang terjadi di s
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi UndangUndang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Putusan itu meneg
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai pelemahan nilai tukar rupiah dan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada p
EKONOMI
JAKARTA Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan perdana terhadap mantan Menteri Agama ad interim, Muhadjir Ef
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan proses investigasi internal terkait dugaan malaadministrasi dalam pengadaan sepatu Seko
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa perjalanan dirinya ke luar negeri untuk menjalani pengobatan tidak menggun
PEMERINTAHAN
