Skenario Konstitusi Jika Gugatan Gibran Dikabulkan MK: Ini Alur Penggantian dan Sosok Potensial
JAKARTA Peneliti ISEASYusof Ishak Institute Made Supriatma mengungkap sejumlah skenario politik apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabul
POLITIK
BATU BARA, 10 Maret 2026 – Kekecewaan dirasakan sejumlah orang tua murid di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN).
Pasalnya, pada Selasa (10/3/2026) para siswa di SD Negeri 01 Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, dilaporkan tidak menerima makanan bergizi sebagaimana biasanya.
Salah seorang orang tua murid yang enggan disebutkan namanya mengaku heran dan mempertanyakan kelanjutan program yang menjadi salah satu program prioritas Presiden.Baca Juga:
Menurutnya, pada hari itu para siswa tidak mendapatkan makanan dari program MBG tanpa penjelasan yang jelas dari pihak terkait.
"Anak kami hari ini tidak mendapatkan makan bergizi gratis di sekolah. Kami sebagai orang tua tentu bertanya-tanya apa penyebabnya," ungkapnya kepada awak media.
Lebih lanjut, ia mengaku telah mencoba menghubungi nomor layanan operator Badan Gizi Nasional (BGN) melalui call center 127 untuk menanyakan terkait penghentian sementara program MBG di sekolah anaknya. Namun menurutnya, nomor layanan tersebut sangat sulit dihubungi.
"Kami sudah mencoba menghubungi nomor operator BGN di 127 untuk memastikan kenapa MBG di sekolah anak kami tidak ada hari ini. Tapi anehnya nomor itu susah sekali dihubungi. Padahal kami hanya ingin memastikan apakah program ini berjalan sesuai koridornya atau tidak," ujarnya.
Di sisi lain, seorang orang tua murid lainnya dari sekolah yang sama juga telah menyampaikan pengaduan resmi kepada pihak BGN pusat terkait pelaksanaan program tersebut.
Dalam surat pengaduannya, ia menyampaikan sejumlah kekhawatiran mengenai kualitas serta keberlangsungan program MBG di SD Negeri 01 Labuhan Ruku.
Dalam pengaduan tersebut dijelaskan bahwa program MBG di wilayah tersebut dikelola melalui dapur MBG yang berada di Polsek Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara.
Namun berdasarkan pantauan orang tua siswa, makanan yang diberikan kepada anak-anak diduga belum sepenuhnya memenuhi standar gizi yang layak, baik dari segi kualitas maupun porsi makanan yang diterima para siswa.
Selain itu, orang tua siswa juga mengeluhkan bahwa pada hari-hari tertentu para siswa tidak menerima makanan sebagaimana mestinya dalam program MBG.
Orang tua siswa tersebut juga mengaku sebelumnya telah mencoba melakukan konfirmasi kepada pihak Kepala SPPG terkait hal ini.
Namun ia mengaku tidak mendapatkan penjelasan yang jelas dan justru diarahkan untuk menanyakan langsung kepada pihak pengelola yayasan, yakni Bhayangkari Polres Batu Bara.
Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi para orang tua murid. Mereka berharap program makan bergizi yang digagas pemerintah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi anak-anak, khususnya dalam mendukung kesehatan dan kebutuhan gizi selama berada di sekolah.
Selain itu, adanya keterlibatan pihak kepolisian dalam pengelolaan dapur MBG juga menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian pihak, termasuk wartawan, untuk melakukan peliputan secara terbuka terkait kondisi di lapangan.
Padahal, menurut para orang tua murid, program yang menggunakan anggaran negara seharusnya dapat diawasi secara transparan oleh masyarakat.
Melalui pengaduan tersebut, para orang tua murid berharap pemerintah daerah, dinas pendidikan, serta instansi terkait dapat segera melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG di wilayah tersebut agar berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi para siswa.
Hingga berita ini ditayangkan, masyarakat mengaku masih sangat kecewa karena belum adanya tanggapan dari call center BGN Pusat maupun respon resmi dari pihak terkait mengenai keluhan yang disampaikan para orang tua murid.*
(dh)
JAKARTA Peneliti ISEASYusof Ishak Institute Made Supriatma mengungkap sejumlah skenario politik apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabul
POLITIK
JAKARTA Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menyoroti keberadaan sejumlah dokumen terkait ijazah Joko Widodo (Jokowi) yang disebut
POLITIK
MUARASABAK Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Muara Sabak terus meningkatkan pengawasan keselamatan dan keamanan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah telah menuntaskan kewajiban pembayaran obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Bank Indonesia (BI) sen
EKONOMI
JAKARTA Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung memeriksa
HUKUM DAN KRIMINAL
JATINANGOR Sebanyak 50 mahasiswa Universitas Padjadjaran (UNPAD) terpilih menerima Program Beasiswa GENZI UPZ IKA UNPAD. Selain mendapatka
PENDIDIKAN
MEDAN Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) membawa tantangan baru bagi pelaku seni, akademisi hingga fotografe
SENI DAN BUDAYA
BANDA ACEH Unit VI Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh mengamankan seorang pria berinisial AN (30) yang diduga terlibat kasus penggelapa
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Polisi menangkap pelaku pencurian sepeda motor yang telah diburu hampir dua bulan. Pelaku bernama Yogi Wardani (32) ditangkap d
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang warga Deli Serdang, Indrayani, mengadukan sejumlah penyidik Sat Reskrim Polrestabes Medan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (
HUKUM DAN KRIMINAL