Skenario Konstitusi Jika Gugatan Gibran Dikabulkan MK: Ini Alur Penggantian dan Sosok Potensial
JAKARTA Peneliti ISEASYusof Ishak Institute Made Supriatma mengungkap sejumlah skenario politik apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabul
POLITIK
MEDAN – Sebanyak 252 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah di Sumatera Utara untuk sementara dihentikan operasionalnya karena belum memenuhi standar kesehatan dan sanitasi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Koordinator Regional Badan Gizi Nasional Provinsi Sumatera Utara, T. Agung Kurniawan, mengatakan penghentian sementara tersebut merupakan hasil evaluasi terhadap operasional SPPG di sejumlah kabupaten dan kota.
Baca Juga:"Beberapa SPPG sudah beroperasi lebih dari 30 hari, namun belum melakukan pendaftaran Sertifikat Laik Higiene Sanitasi maupun belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah.
Karena itu operasionalnya dihentikan sementara sampai persyaratan tersebut dipenuhi," kata Agung dalam keterangannya di Medan, Senin, 9 Maret 2026.
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut mengacu pada Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026.
Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa seluruh SPPG wajib memenuhi standar kesehatan, sanitasi, serta pengelolaan limbah agar makanan yang diproduksi tetap aman dan berkualitas bagi para penerima manfaat.
Menurut Agung, sejumlah SPPG yang masuk dalam daftar penghentian operasional belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) ke dinas kesehatan setempat serta belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai ketentuan.
Karena itu, pengelola SPPG diwajibkan menghentikan sementara seluruh kegiatan operasional hingga seluruh persyaratan tersebut dipenuhi.Meski demikian, kata Agung, pengelola masih memiliki kesempatan untuk kembali mengoperasikan SPPG setelah melengkapi seluruh dokumen dan fasilitas yang dipersyaratkan.
"SPPG yang sudah melengkapi persyaratan dapat mengajukan permohonan pencabutan penghentian operasional dengan melampirkan bukti pendaftaran SLHS dari dinas kesehatan serta bukti pembangunan IPAL," ujarnya.
Dokumen tersebut nantinya akan disampaikan kepada Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional untuk dilakukan evaluasi sebelum izin operasional kembali diberikan.
Agung menegaskan, penghentian sementara tersebut merupakan bentuk sanksi bagi pengelola yang belum memenuhi standar operasional yang ditetapkan.
JAKARTA Peneliti ISEASYusof Ishak Institute Made Supriatma mengungkap sejumlah skenario politik apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabul
POLITIK
JAKARTA Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menyoroti keberadaan sejumlah dokumen terkait ijazah Joko Widodo (Jokowi) yang disebut
POLITIK
MUARASABAK Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Muara Sabak terus meningkatkan pengawasan keselamatan dan keamanan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah telah menuntaskan kewajiban pembayaran obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Bank Indonesia (BI) sen
EKONOMI
JAKARTA Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung memeriksa
HUKUM DAN KRIMINAL
JATINANGOR Sebanyak 50 mahasiswa Universitas Padjadjaran (UNPAD) terpilih menerima Program Beasiswa GENZI UPZ IKA UNPAD. Selain mendapatka
PENDIDIKAN
MEDAN Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) membawa tantangan baru bagi pelaku seni, akademisi hingga fotografe
SENI DAN BUDAYA
BANDA ACEH Unit VI Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh mengamankan seorang pria berinisial AN (30) yang diduga terlibat kasus penggelapa
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Polisi menangkap pelaku pencurian sepeda motor yang telah diburu hampir dua bulan. Pelaku bernama Yogi Wardani (32) ditangkap d
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang warga Deli Serdang, Indrayani, mengadukan sejumlah penyidik Sat Reskrim Polrestabes Medan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (
HUKUM DAN KRIMINAL