Kasus Air Keras Andrie Yunus Berlanjut, Polda Metro Siap Gandeng Oditur Militer
JAKARTA Polda Metro Jaya memastikan akan menindaklanjuti putusan praperadilan terkait kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordina
NASIONAL
JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan.
Aturan ini menjadi dasar baru tata kelola sistem kesehatan nasional yang terintegrasi dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa.
Dalam Perpres yang diunggah di laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, pengelolaan kesehatan didefinisikan sebagai penerapan tata kelola upaya dan sumber daya kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu oleh seluruh tingkatan pemerintahan.Baca Juga:
"Pengelolaan Kesehatan adalah penerapan tata kelola terhadap upaya kesehatan dan sumber daya kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa secara terpadu," demikian bunyi Pasal 1.
Perpres ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menekankan penguatan sistem kesehatan nasional.
Pemerintah menargetkan peningkatan kualitas layanan kesehatan yang merata, efektif, dan terjangkau.
Dalam Pasal 2 disebutkan, tujuan pengelolaan kesehatan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta memperkuat koordinasi layanan kesehatan lintas sektor.
Sistem kesehatan nasional dijadikan kerangka utama pelaksanaan kebijakan tersebut.
"Pengelolaan Kesehatan dilakukan dalam suatu sistem kesehatan nasional... diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat," tertulis dalam Pasal 3.
Cakupan layanan dalam regulasi ini mencakup kesehatan ibu dan anak, kesehatan jiwa, penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, hingga layanan kesehatan dalam kondisi bencana.
Pemerintah juga menekankan penguatan fasilitas layanan, tenaga kesehatan, teknologi, sistem informasi, dan pendanaan.
Perpres tersebut turut mengatur mekanisme pengawasan.
JAKARTA Polda Metro Jaya memastikan akan menindaklanjuti putusan praperadilan terkait kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordina
NASIONAL
JAKARTA Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap rokok elektronik atau vape sebagai produk y
KESEHATAN
BINJAI Tim gabungan yang terdiri dari Polres Binjai, TNI, Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Binjai, dan Satpol PP menggelar razia di se
HUKUM DAN KRIMINAL
LEBAK Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar ideologi bangsa
NASIONAL
PEMATANGSIANTAR Polres Pematangsiantar berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor dinas milik Kodim 0207/Simalungun hanya dalam wakt
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumut memperkuat kola
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden TimorLeste Jos RamosHorta memuji Indonesia sebagai salah satu contoh terbaik negara demokrasi yang berhasil menjaga p
INTERNASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Taruna Ikrar menegaskan potensi tanaman herbal Indonesia tidak kalah dibandingkan
KESEHATAN
JAKARTA Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto mengungkap motif di balik kasus dugaan pemalsuan
NASIONAL
MEDAN Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara mencatat inflasi bulanan atau month to month (mtm) sebesar 0,89 persen pada Mei 2026. A
EKONOMI