FSBJ Jambi Desak Menteri BUMN Erick Thohir Rombak Jajaran Pertamina Jambi

JAMBI - Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Buruh Jurnalis (DPD FSBJ) Jambi menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pertamina Jambi.

Dalam aksi ini, Ketua Umum FSBJ, Donner Gultom, secara tegas menyuarakan tuntutan masyarakat terhadap berbagai permasalahan di tubuh Pertamina Jambi, sekaligus mendesak Menteri BUMN Erick Thohir untuk segera merombak struktur jajaran Pertamina Jambi dari atas hingga bawah.

Salah satu isu utama yang disorot FSBJ adalah parkir sembarangan mobil tangki milik PT Elnusa di sepanjang jalan umum. Praktik ini dinilai mengganggu ketertiban lalu lintas dan membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.

Baca Juga:

• Yusri Usman Desak Prabowo Copot Erick Thohir Terkait Kasus Oplosan Pertamax yang Merugikan Negara Rp 1.000 Triliun

"Parkir kendaraan pengangkut BBM di pinggir jalan bisa memicu kecelakaan fatal. Ironisnya, justru pengguna jalan lain yang sering disalahkan, padahal pelanggaran dilakukan mobil tangki," ungkap Donner.

FSBJ juga menyuarakan keresahan masyarakat terkait kelangkaan BBM jenis solar di sejumlah SPBU di Jambi.

Kondisi ini memicu antrean panjang kendaraan hingga ke badan jalan, menyebabkan kemacetan dan kerugian waktu serta ekonomi bagi masyarakat.

"Konsumen sudah pakai QR code, tapi tetap antre panjang. Di mana pengawasan dari Pertamina dan pihak terkait?" tanya Donner dalam orasinya.

Selain itu, mereka juga mempertanyakan dugaan ketidaksesuaian takaran nosel BBM, yang berpotensi merugikan konsumen.

Soroti Kebebasan Berserikat dan Tuntut Kemandirian Pertamina Jambi

Dalam tuntutan lainnya, FSBJ menduga tidak adanya serikat pekerja di tubuh PT Elnusa, yang dinilai melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Menurut Donner, setiap perusahaan wajib memberikan ruang kebebasan berserikat bagi pekerjanya.

"Kalau tidak ada serikat buruh, itu pelanggaran serius. Kita minta Menteri BUMN segera bertindak," tegasnya.

Yusri Usman Desak Prabowo Copot Erick Thohir Terkait Kasus Oplosan Pertamax yang Merugikan Negara Rp 1.000 Triliun