Pemprov Sumut Hentikan Aktivitas Tambang Ilegal di 13 Titik, Pelaku Usaha Diminta Segera Urus Izin
DELI SERDANG Tim Terpadu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menghentikan aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di 13
PEMERINTAHAN
SEMARANG -Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menyalurkan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) kepada 85 ribu buruh yang tersebar di industri tembakau, buruh tani tembakau, dan buruh tani cengkeh.
Penyaluran ini dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, kepada para pekerja industri tembakau PT Djarum Oasis, Kabupaten Kudus, pada Rabu (5/3/2025).
Total dana yang disalurkan pada tahap pertama ini mencapai Rp 6,4 miliar, yang ditujukan kepada 5.000 orang penerima.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Luthfi menjelaskan bahwa arahan terkait DBHCT tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Keuangan, yang meminta agar dana tersebut dikembalikan ke wilayah asalnya.
"Jadi, yang dapat dana tersebut salah satunya adalah buruh di industri tembakau," ujar Luthfi dalam keterangan tertulisnya.
Sebagai informasi, total penerima DBHCT untuk Kabupaten Kudus mencapai 28.000 orang pekerja yang berasal dari 97 perusahaan rokok.
Sementara itu, penerima di PT Djarum Oasis tercatat sebanyak 5.371 orang.
Selain itu, di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan, DBHCT direncanakan akan disalurkan kepada 85 ribu orang penerima yang tersebar di 33 kabupaten/kota.
Namun, ada dua daerah yang tidak mengusulkan DBHCT ke Pemprov Jateng, yaitu Kabupaten Pekalongan dan Kota Tegal.
Kedua wilayah ini memilih untuk mengakomodir anggaran DBHCT mereka sendiri.
Masyarakat penerima di kedua daerah ini akan menerima bantuan sebesar Rp 300 ribu setiap bulan, dengan penyaluran bekerja sama dengan PT Pos Indonesia Kantor Regional IV Semarang Jateng-DIY di titik komunitas.
Harapannya, penyaluran DBHCT ini dapat memberikan semangat dan bantuan yang signifikan bagi para pekerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam industri tembakau.
(km/a)
DELI SERDANG Tim Terpadu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menghentikan aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di 13
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Pemerintah Provinsi Sumatera Utara resmi menutup delapan lokasi Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Desa Titi Besi, Kecamatan
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara, Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., bersama Wakil Bupati Batu Bara, Syafrizal, S.E., M.AP., menghadiri k
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) Kampus 8 Aceh di Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar, kembali melaksanakan kegiat
NASIONAL
JAKARTA PT Pertamina Patra Niaga merespons keluhan masyarakat terkait kelangkaan dan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi
EKONOMI
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri mengungkap jaringan judi online (judol) internasional yang beroperasi
HUKUM DAN KRIMINAL
SUKABUMI Aksi unjuk rasa bertajuk Demo 2626 digelar di depan Balai Kota Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (26/6/2026). Dalam aksi tersebut, ma
PERISTIWA
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto kembali menyoroti belum terwujudnya mobil nasional di Indonesia meski negara telah merdeka selama 81 t
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengatakan salah satu hobinya adalah mempelajari sejarah. Menurut dia, banyak pelajaran penting yang d
NASIONAL
BANDUNG Kepolisian Daerah Jawa Barat mengungkap kronologi lengkap kasus penyekapan dan penganiayaan berat yang dialami perempuan berinis
HUKUM DAN KRIMINAL