Ribuan Jemaah Umrah Gagal Berangkat, DPR: Praktik Travel Tak Bisa Ditoleransi
JAKARTA Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mengaku prihatin atas kasus gagalnya keberangkatan 1.260 calon jemaah umrah yang meng
NASIONAL
MEDAN -Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut), Surya, mengikuti rapat koordinasi (Rakor) secara virtual yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, di Ruang Kerja Wagub, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro No. 30 Medan, pada Rabu (19/3/2025).
Rakor ini diikuti oleh seluruh kepala daerah dan membahas tentang percepatan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024.
Dalam rakor tersebut, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa, berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, pemerintah daerah diinstruksikan untuk melaksanakan tahapan-tahapan pengangkatan CASN 2024 sesuai dengan proses yang telah ditentukan.
Untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), diharapkan proses tersebut dapat selesai paling lambat pada Juni 2025.
Sementara itu, pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diperkirakan selesai paling lambat pada Oktober 2025.
"Dengan tetap menyesuaikan kesiapan masing-masing lembaga atau pemerintah daerah," ujar Tito dalam rapat yang juga dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakhrulloh, serta pejabat kementerian terkait lainnya.
Lebih lanjut, Tito mengungkapkan pentingnya melakukan analisis dan simulasi untuk memastikan bahwa pengangkatan CASN sesuai dengan persyaratan yang ada, serta menyesuaikan dengan jadwal terbaru.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga meritokrasi dalam manajemen ASN, sebagaimana arahan Presiden.
"Kebijakan afirmasi dalam penerimaan PPPK 2024 adalah yang terakhir. Ke depan, pengangkatan ASN akan dilakukan melalui rekrutmen normal sesuai peraturan perundang-undangan," ujar Tito.
MenPAN-RB Rini Widyantini juga menambahkan bahwa total kebutuhan CASN tahun 2024 sebanyak 2.302.543 orang, yang terdiri dari 429.183 untuk instansi pusat (Kementerian), 1.867.733 untuk penerimaan daerah, dan 6.027 untuk sekolah kedinasan.
Usai mengikuti rapat virtual, Wagub Surya menyampaikan bahwa arahan Presiden RI Prabowo Subianto akan segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut sesuai dengan tahapan yang telah dijalankan dan aturan yang berlaku.
Turut mendampingi Wagub Surya dalam rapat tersebut antara lain Kepala Badan Kepegawaian dan Aset Daerah (BKAD) Rahmadani Lubis, Kepala Biro Hukum Aprilla Siregar, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sutan Tolang Lubis.
JAKARTA Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mengaku prihatin atas kasus gagalnya keberangkatan 1.260 calon jemaah umrah yang meng
NASIONAL
JAKARTA Relawan Pro Jokowi (Projo) menegaskan bahwa rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang akan berkeliling Indonesia mulai
POLITIK
JAKARTA Netra Bakti Indonesia (NBI) menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program paling mulia dan berpotensi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa perbaikan sistem pendidikan nasional tidak bisa dilakukan secara parsial,
PENDIDIKAN
DELI SERDANG Cuaca ekstrem berupa hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Kota Medan dan sekitarnya, termasuk Kecamatan Pancur
PERISTIWA
SERDANG BEDAGAI Aparat Satuan Reserse Narkoba Polres Serdang Bedagai (Sergai) menangkap dua orang terduga pengedar narkotika jenis sabu di
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menyaksikan langsung penyembelihan hewan kurban bantuan kemasyarakatan da
PEMERINTAHAN
MEDAN Aksi kejahatan jalanan di kawasan Marelan, Kota Medan, berakhir tragis setelah seorang pelaku begal tewas usai mengalami kecelakaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA PT Pertamina Patra Niaga menambah penyaluran LPG subsidi 3 kilogram sebanyak 9 juta tabung secara nasional selama periode libur pa
EKONOMI
JAKARTA Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) buka suara terkait dugaan manipulasi nilai faktur ekspor atau underinvoicing cr
EKONOMI