Komisi III DPR Rancang RUU KUHAP Baru: CCTV di Ruang Pemeriksaan dan Penahanan untuk Cegah Kekerasan

JAKARTA -Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyampaikan bahwa rancangan baru Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) akan mencakup berbagai ketentuan yang bertujuan mencegah kekerasan dalam proses penyidikan, mulai dari pemeriksaan hingga penahanan.

Salah satu langkah yang diambil adalah dengan mewajibkan pemasangan CCTV di ruang pemeriksaan dan ruang tahanan.

Baca Juga:

• Laporan Penipuan Tak Kunjung Selesai, Ardila Dipanggil Propam Polda Sumut Terkait Lambannya Penanganan Penyidik Polrestabes Medan
• Revisi KUHAP Memang Sangat Urgent

Menurut Habiburokhman, kekerasan dalam penyidikan, seperti yang terjadi di Palu baru-baru ini, menjadi masalah yang serius.

"Kami sering mendapati persoalan kekerasan dalam penyidikan, seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di Palu, di mana ada korban meninggal dunia. Oleh karena itu, kami akan atur sedemikian rupa dalam KUHAP yang baru agar kekerasan ini bisa diminimalisir," ujar Habiburokhman kepada wartawan di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

Baca Juga:

• Mantan Ketua Komisi III DPR RI: Barang Sitaan Bisa Jadi Sumber Pemasukan Negara Jika Dikelola Baik
• Ahli Hukum Pidana Sebut Penangkapan dan Penahanan Rahmadi oleh Polda Sumut Batal Demi Hukum

RUU KUHAP yang sedang disusun ini akan memasukkan ketentuan tentang pengadaan CCTV di ruang pemeriksaan dan ruang penahanan.

Hal ini diatur dalam Pasal 31 yang bertujuan untuk memastikan setiap pemeriksaan dan penahanan diawasi dengan ketat, sehingga mencegah terjadinya tindakan yang melanggar hak-hak tersangka.

"Di ruang tahanan itu harus ada CCTV, dan dalam setiap pemeriksaan juga harus ada perekaman. Ini adalah bagian dari langkah preventif yang akan diatur dalam Pasal 31," jelas Habiburokhman.

Selain itu, RUU KUHAP yang baru juga akan memperketat syarat penahanan sebelum proses persidangan dimulai.

Laporan Penipuan Tak Kunjung Selesai, Ardila Dipanggil Propam Polda Sumut Terkait Lambannya Penanganan Penyidik Polrestabes Medan

Revisi KUHAP Memang Sangat Urgent

Mantan Ketua Komisi III DPR RI: Barang Sitaan Bisa Jadi Sumber Pemasukan Negara Jika Dikelola Baik

Ahli Hukum Pidana Sebut Penangkapan dan Penahanan Rahmadi oleh Polda Sumut Batal Demi Hukum

Kemenkumham Targetkan 8 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Revisi UU Pidana Mati

BNN dan Kemenkumham Bahas Legalisasi Ganja dan Kratom: Isu Hak Asasi Manusia Jadi Sorotan