Gubernur Jabar Tegur Wali Kota Depok Terkait Penggunaan Kendaraan Dinas untuk Mudik

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengaku telah memberikan teguran kepada Wali Kota Depok, Supian Suri, terkait kebijakan yang mengizinkan aparatur sipil negara (ASN) menggunakan kendaraan dinas untuk mudik Idulfitri 1446 H.

Dedi menegaskan bahwa mobil dinas hanya boleh digunakan untuk kepentingan dinas, dan tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk mudik.

Dedi Mulyadi menyampaikan hal tersebut pada Senin (31/3/2025) dan mengungkapkan bahwa ia sudah memberikan teguran keras kepada Supian Suri.

"Dari tadi malam sudah saya tegur.

Nanti enggak boleh ada pernyataan yang seperti itu lagi. Enggak boleh mobil dinas itu untuk kepentingan dinas titik dan tidak untuk kepentingan yang lain," kata Dedi.

Gubernur Jabar ini menganggap bahwa Wali Kota Depok telah mengabaikan instruksi gubernur yang melarang ASN menggunakan kendaraan dinas untuk mudik.

Dedi menyatakan bahwa kebijakan tersebut membuka ruang bagi kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Dedi juga menjelaskan, bahwa meskipun ada argumen dari Wali Kota Depok yang mengatakan bahwa tidak semua ASN memiliki kendaraan dinas, hal tersebut tidak dapat diterima.

"Pemegang kendaraan dinas itu rata-rata pejabat eselon II dan III.

Eselon IV enggak ada mobil dinas, kecuali kalau UPTD di kabupaten/kota yang PU, itu punya mobil dinas bak yang biasa ngangkut pasir," ujar Dedi.

Menurut Dedi Mulyadi, tunjangan bagi pejabat eselon II dan III seharusnya cukup untuk membeli kendaraan pribadi.

Ia menambahkan bahwa jika ada pejabat yang tidak memiliki mobil, maka mereka dianggap tidak mampu mengelola keuangan dengan baik.