Pengungsi Bencana Tandihat di Huntara: Nyaman Tapi Rindu Rumah Sendiri
TAPSEL Sejumlah warga Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, menyatakan merasa n
NASIONAL
MEDAN -Komisi 4 DPRD Medan akan segera menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pemilik bangunan yang sedang dibangun di Jalan Cemara Gg. Kelapa 1, P. Brayan Darat 2.
Pasalnya, pembangunan perumahan 6 pintu rumah tersebut dituding tidak taat pada peraturan yang berlaku meski sudah beberapa kali diperingatkan.
Ketua Komisi 4 DPRD Medan, Paul, menegaskan bahwa pembangunan yang terus berlanjut meskipun mendapat teguran harus segera dihentikan. "Bangunan ini harus segera distop.
Jangan lagi dilanjutkan, kita desak Satpol PP untuk segera bertindak," ujar Paul kepada wartawan pada Senin (7/4/2025).
Politisi dari PDIP ini juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima sejumlah laporan dari warga yang merasa keberatan dengan pembangunan tersebut.
Salah satu keluhan datang dari warga yang rumahnya berada di belakang lokasi pembangunan, yaitu Sumuang Nababan. Ia mengungkapkan bahwa material dan debu dari proyek tersebut telah lama mengganggu kenyamanan rumahnya.
"Sudah berulang kali saya meminta para pekerja untuk memasang jaring penghalang agar material tidak jatuh ke halaman rumah, tapi hal itu tidak diindahkan," keluh Sumuang Nababan, pemilik rumah yang terdampak.
Selain masalah gangguan terhadap warga sekitar, pembangunan tersebut juga dipermasalahkan karena diduga tidak mengantongi izin persetujuan bangunan gedung (PBG).
Paul menyatakan bahwa pihaknya akan segera memanggil pemilik bangunan untuk mempertanyakan legalitas pembangunan dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar.
Komisi 4 DPRD Medan berharap agar masalah ini segera diselesaikan demi kenyamanan warga sekitar dan kepatuhan terhadap aturan yang ada.*
(op/n14)
TAPSEL Sejumlah warga Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, menyatakan merasa n
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan tahun 2026 sebagai momentum penguatan sistem hubungan industrial nasional. Langkah ini be
EKONOMI
PADANGSIDIMPUAN Kementerian Sosial Republik Indonesia menyalurkan bantuan Jaminan Hidup bagi warga terdampak bencana banjir dan tanah lo
NASIONAL
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai tuntutan hukuman mati bagi anak buah kapal (ABK) asal Medan, Fandi Ramadh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dengan suara bergetar dan mata berkacakaca, ibunda Fandi Ramadhan, Nirwana, menyampaikan permohonan penuh haru agar putranya di
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPSEL Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyalurkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada 418 warga Desa Hutagodang, Kecamatan Batangtoru,
EKONOMI
MEDAN Pada malam ke3 bulan suci Ramadhan, Ustad Jumana Farid menekankan pentingnya sholat sebagai tiang agama dalam tausyiah singkat ya
AGAMA
JAKARTA Biaya politik yang tinggi disebut sebagai salah satu akar persoalan korupsi di Indonesia. Direktur Indonesia Political Review (I
POLITIK
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menilai pengakuan Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang menyatak
POLITIK
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, Muhammad Kerry Adrianto Riza, mengungkit
HUKUM DAN KRIMINAL