JAKARTA -Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meluruskan kabar terkait video pidatonya yang viral, di mana ia menyebut pernah ditegur oleh Wakil Presiden dalam konteks pemberantasan mafia pangan.
Amran menegaskan, teguran tersebut terjadi di masa lalu dan bukan dari Wakil Presiden saat ini, Gibran Rakabuming Raka.
"Perlu saya klarifikasi, teguran itu terjadi dulu, bukan dari wapres saat ini. Dan dulu juga saya anggap sebagai teguran yang sangat positif. Itu justru membuat saya makin hati-hati dan makin berani dalam memberantas mafia pangan," ujar Amran, Senin (21/4/2025).
Amran menegaskan bahwa Wapres Gibran justru memberikan dukungan penuh terhadap upaya bersih-bersih sektor pangan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian.
"Pak Gibran sangat mendukung. Presiden dan wapres solid mendukung kita untuk bersih-bersih pangan dan membela petani," tambahnya.
Ia juga menjelaskan bahwa pidato dalam video tersebut disampaikan dalam forum akademik sebagai refleksi dari pengalaman masa lalu dalam memperjuangkan ketahanan pangan nasional.
Dalam laporan kinerja Kementerian Pertanian, disebutkan bahwa sepanjang periode sebelumnya telah terungkap 784 kasus mafia pangan, dengan 411 tersangka.
Sanksi internal juga telah dijatuhkan kepada lebih dari 1.500 pegawai Kementan berupa demosi dan mutasi.
Memasuki 130 hari pertama Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran, Kementan telah menetapkan 20 tersangka baru dan memproses 50 perusahaan yang merugikan negara dan petani.
Amran mengingatkan semua pihak agar tidak memelintir pernyataan dalam video tersebut untuk memecah belah soliditas pemerintahan.
Ia juga memberikan peringatan keras kepada para mafia pangan dan simpatisannya agar tidak mengganggu ketahanan pangan nasional.
"Saya tegaskan, jangan coba-coba adu domba saya dengan wapres. Kami tegak lurus pada presiden dan wapres. Kami solid untuk kedaulatan dan ketahanan pangan Indonesia," tegasnya.
Kementan juga berkomitmen memperkuat kerja sama dengan KPK, kepolisian, dan kejaksaan dalam membersihkan praktik mafia pangan dan memperkuat kebijakan pro-petani di seluruh Indonesia.*
(d/a008)
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal meninggalnya tujuh Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sumatera Utara di Kamboja
Nasional
MEDAN Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar ST, melayangkan somasi terbuka kepada sejumlah institusi
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menperkim) Maruarar Sirait menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk mempercepat se
Nasional
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan komitmennya untuk mengevaluasi dana milik pemerintah pusat dan daerah yang hing
Ekonomi
MEDAN Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Musa Rajekshah, memberikan apresiasi tinggi terhadap Presiden Prabowo Subianto yang turu
Nasional
MEDAN Penanganan laporan dugaan penipuan yang dialami mantan anggota Polri berinisial DE oleh oknum anggota Subbid Wabprof Bid Propam Po
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kerja Sama Bidang Pendidikan yang di
Pendidikan
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahw
Hukum dan Kriminal
SIMALUNGUN Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama kelompok kurang mamp
Pemerintahan
TERNATE Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan tidak
Nasional
