Komisi III DPR RI Soroti Kasus Lama Oriental Circus Indonesia, Komnas HAM: Ada Pelanggaran HAM

JAKARTA– Komisi III DPR RI menggelar audiensi bersama mantan pegawai Oriental Circus Indonesia (OCI), anak dari pendiri OCI Jansen Manangsang, hingga perwakilan dari Kepolisian RI, guna membahas kembali kasus dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap anak-anak yang menjadi pemain sirkus di masa lalu.

Kasus ini pertama kali diusut oleh Komnas HAM pada tahun 1997. Dalam rekomendasi resminya, Komnas HAM kala itu menemukan berbagai bentuk pelanggaran HAM, khususnya terhadap hak-hak anak, seperti hak memperoleh pendidikan yang layak, perlindungan sosial, hingga hak untuk mengetahui asal-usul dan orang tua kandung mereka.

Kuasa hukum korban, Hepi Sebayang, mengungkapkan bahwa meskipun pihak pengelola OCI telah menerima rekomendasi tersebut, implementasinya belum pernah dilakukan.

"Sesuai dengan rekomendasi Komnas HAM bahwa ada temuan pelanggaran HAM. Sepengetahuan kami, hingga saat ini rekomendasi itu belum pernah dilaksanakan," tegas Hepi dalam audiensi tersebut.

Rekomendasi Komnas HAM menyebut beberapa pelanggaran mencolok, seperti:

Eksploitasi anak secara ekonomi,

Tidak adanya akses pendidikan umum yang layak,

Pelanggaran hak identitas dan asal-usul anak,

Praktik latihan keras yang mendekati penyiksaan fisik maupun mental.

Komnas HAM juga menegaskan bahwa alasan untuk menolong anak-anak terlantar tidak dapat dijadikan justifikasi atas pelanggaran HAM yang terjadi.

Di sisi lain, Jansen Manangsang, mewakili pihak OCI, menyatakan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan Komnas HAM dan melaksanakan sejumlah rekomendasi. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada penyiksaan yang dilakukan terhadap anak-anak pemain sirkus.

"Tidak ada penganiayaan ataupun penyiksaan. Kami juga bersama Komnas HAM saat itu melakukan penelusuran asal-usul anak-anak dan sudah dilakukan langkah-langkah yang disarankan," ujar Jansen.

Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, yang turut hadir dalam audiensi menyampaikan bahwa kasus ini penting untuk menjadi pembelajaran dan evaluasi terhadap perlindungan anak di Indonesia.

Pemerintah pun didorong untuk menindaklanjuti hasil temuan dan memastikan rekomendasi HAM dijalankan secara menyeluruh.

Komisi III berkomitmen untuk mengawal penyelesaian kasus ini secara adil dan transparan, serta mendorong perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak di berbagai sektor informal, termasuk dunia hiburan seperti sirkus.*

(kp/J006)