Dipecat dan Dipenjara, Empat Prajurit TNI Penyiram Aktivis KontraS Ajukan Banding
JAKARTA Oditurat Militer II07 Jakarta memutuskan tidak mengajukan banding atas putusan majelis hakim terhadap empat anggota Badan Intel
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Ketua Umum (Ketum) Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, memberikan komentar terkait tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang meminta pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pernyataan tersebut disampaikan Kaesang usai bertemu dengan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di rumah dinas Wali Kota Surabaya, yang terletak di Jalan Sedap Malam, Kecamatan Genteng, pada Jumat (25/4/2025).
"Secara konstitusi, Presiden dan Wakil Presiden kan sudah dipilih langsung oleh rakyat," ujar Kaesang Pangarep dalam pertemuan tersebut. Ia menegaskan bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan aturan yang ada dalam konstitusi.
Meski demikian, Kaesang menolak memberikan komentar lebih lanjut mengenai usulan dari Forum Purnawirawan TNI tersebut. Kaesang hanya menekankan bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang sudah dilakukan dalam proses demokrasi dan sesuai dengan konstitusi. "Ya sudah itu tadi, semua kan sudah berdasarkan konstitusi," ujar Kaesang.
Forum Purnawirawan TNI-Polri sebelumnya mengusulkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI) untuk mencopot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, forum ini juga mengajukan permintaan reshuffle kabinet untuk mengganti menteri-menteri yang dianggap terlibat dalam kasus korupsi.
Tuntutan ini turut disertai dengan permintaan agar tindakan tegas diambil terhadap aparat negara yang dinilai masih menunjukkan loyalitas kepada Presiden ke-7, Joko Widodo.
Sikap Presiden Prabowo Subianto terkait tuntutan tersebut juga menjadi sorotan publik. Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI-Polri.
Namun, Presiden Prabowo juga menyadari pentingnya memahami batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika. Wiranto menyatakan bahwa Presiden perlu mempelajari lebih dalam mengenai usulan-usulan yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI-Polri.
"Yang pertama, kan beliau perlu pelajari dulu isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu per satu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental," ujar Wiranto dalam konferensi pers yang digelar setelah pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/4/2025).
Sebagai tambahan informasi, tuntutan Forum Purnawirawan TNI ini menjadi perhatian publik yang lebih luas, terutama dalam konteks dinamika politik dan pemerintahan yang terus berkembang menjelang Pemilu 2025.*
(km/J006)
JAKARTA Oditurat Militer II07 Jakarta memutuskan tidak mengajukan banding atas putusan majelis hakim terhadap empat anggota Badan Intel
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan pemerintah tidak akan melakukan impor beras konsumsi dalam waktu dekat
EKONOMI
JAKARTA Roy Suryo berencana mengajukan penangguhan penahanan setelah ditahan oleh Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penyebaran tudin
HUKUM DAN KRIMINAL
LHOKNGA Musyawarah Ke2 Persatuan Masyarakat Langsa (Permasa) yang digelar di kawasan Pantai Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Sabtu (20/6/
POLITIK
JAKARTA Partai Demokrat meminta PDI Perjuangan (PDIP) menunjukkan sikap politik yang lebih tegas terkait posisinya terhadap pemerintahan
POLITIK
JAKARTA Wortel selama ini dikenal sebagai salah satu makanan yang baik untuk kesehatan mata karena kaya akan vitamin A. Namun, anggapan
KESEHATAN
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menegaskan bantuan perumahan pemerintah harus tepat sasar
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Seorang anak lakilaki berusia 10 tahun bernama Azka Al Fatih dilaporkan hilang usai menunaikan salat Jumat di Kecamatan Pat
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, merespons video viral yang memperlihatkan sejumlah siswa di Kabupaten Samosir terlambat m
PEMERINTAHAN
JAKARTA Proses hukum kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dok
NASIONAL