Harga MinyaKita Bakal Naik? Ini Penjelasan Kemendag
JAKARTA Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah mengkaji penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat MinyaKita di te
EKONOMI
MEDAN -Komite Eksekutif Partai Buruh bersama Elemen Serikat Pekerja dan Serikat Buruh di Sumatera Utara (Sumut) akan menggelar aksi turun ke jalan pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang jatuh pada Kamis, 1 Mei 2025.
Aksi tersebut akan berlangsung di Kota Medan, dengan titik utama di depan Kantor Gubernur Sumut di Jalan Pangeran Diponegoro, Medan.
Ketua Partai Buruh Sumut, Willy Agus Utomo, menyampaikan bahwa sekitar seribu buruh yang berasal dari lima Kabupaten/Kota di Sumut, Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Langkat, Binjai, Tebing Tinggi, dan Batubara, akan ikut serta dalam aksi tersebut.
Massa buruh akan mulai berkumpul di depan Istana Maimun Medan sekitar pukul 10.00 WIB, sebelum melakukan long march menuju Kantor Gubsu.
"Di Kantor Gubsu, kami akan berorasi menyuarakan tuntutan kami baik secara Nasional maupun Lokal, membentang poster, dan membagikan brosur tuntutan buruh Sumut," ujar Willy, Senin (28/4/2025).
Salah satu tuntutan lokal yang akan disuarakan oleh para buruh adalah permintaan kepada Gubernur Sumut, Bobby Nasution, untuk merealisasikan program perumahan layak dan murah bagi buruh di Sumut.
Menurut Willy, meskipun banyak buruh yang telah bekerja keras, namun banyak di antara mereka yang belum memiliki rumah yang layak huni.
"Banyak buruh di Sumut yang masih mengontrak rumah atau tinggal dengan mertua. Kami meminta Gubernur Bobby Nasution untuk tidak hanya seremonial, tetapi benar-benar mewujudkan perumahan murah dan layak bagi buruh," ungkap Willy.
Selain tuntutan lokal terkait perumahan, para buruh juga akan menyuarakan sejumlah tuntutan nasional, seperti perlindungan hak-hak buruh dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru.
Salah satu isu utama yang diangkat adalah rendahnya Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Sumut yang menurut Willy jauh lebih rendah dibandingkan dengan daerah industri lainnya di Indonesia.
"Di daerah lain, UMK sudah mencapai lima juta rupiah, sementara di Sumut hanya sekitar 3,2 juta rupiah. Ini menjadi salah satu faktor utama mengapa buruh di Sumut masih kesulitan untuk hidup layak," tegas Willy yang juga merupakan Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumut.
Willy berharap agar dalam aksi May Day 2025 nanti, Gubernur Bobby Nasution dapat mendengarkan dan menerima langsung aspirasi buruh.
Ia juga menekankan bahwa aksi tersebut akan berjalan dengan tertib dan damai, tanpa melibatkan kepentingan politik apapun.
"Kami berharap Gubsu Bobby dapat menerima kami di kantornya, karena aksi kami tidak hanya untuk menuntut hak-hak buruh, tetapi juga untuk memastikan kesejahteraan mereka di Sumut," tutup Willy.*
(tm/a008)
JAKARTA Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah mengkaji penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat MinyaKita di te
EKONOMI
MEDAN Nama Dedi Kurniawan kembali menjadi sorotan publik setelah video yang diduga menampilkan dirinya beredar luas di media sosial. Dal
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh menanggapi keras pernyataan Ketua DPR Aceh Zulfadhli yang menyebut dana Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) telah d
PEMERINTAHAN
MEDAN Banyak kejanggalan ditunjukkan petugas Kantor Pertanahan Kota Medan, saat Ombudsman RI menggelar Pemeriksaan Lapangan atas laporan
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat kepada sekitar 1.500 Komandan Satuan TNI dalam kegiatan yang digelar di Universitas
NASIONAL
JAKARTA Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri berencana memasang kamera tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) d
NASIONAL
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya resmi meningkatkan status penanganan kasus tabrakan antara Kereta Api (KA) Argo Bromo Anggrek, KRL, d
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dua terdakwa kasus dugaan penipuan investasi fiktif wood pellet diadili di Pengadilan Negeri Medan setelah diduga merugikan korban
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah memperkuat perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker
NASIONAL
JAKARTA Wacana Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) yang berencana menetapkan kriteria dan melakukan penilaian terhadap status aktivis at
HUKUM DAN KRIMINAL