Prabowo Bakal Ganjar Tanda Kehormatan ke Akademisi hingga Tokoh Militer di HUT RI ke-81
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto akan menganugerahkan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan kepada sejumlah tokoh, institusi, maupun organisasi
PEMERINTAHAN
JAKARTA - Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para guru dan dosen di seluruh Indonesia bahwa gratifikasi bukanlah rezeki, melainkan bentuk penyimpangan yang harus dihindari.
Hal itu disampaikan Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, usai mengikuti acara Hardiknas yang digelar di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Jumat (2/5/2025).
"Harus dibedakan mana rezeki dan mana gratifikasi," tegas Wawan.
Wawan menjelaskan, pihaknya secara rutin menyosialisasikan dan mengampanyekan pemahaman tentang gratifikasi dan antikorupsi kepada para pendidik, baik guru maupun dosen, dalam berbagai forum formal dan informal.
Webinar Rutin untuk Tenaga Pendidik
Salah satu upaya konkret yang dilakukan KPK adalah menyelenggarakan webinar tiga bulanan guna meningkatkan kapasitas pendidik dalam pemahaman antikorupsi.
"Tiap tiga bulan kami gelar webinar untuk para guru, dosen, dan kepala sekolah. Pelaksanaan terdekat akan digelar pada 15 Mei 2025 untuk dosen-dosen antikorupsi se-Indonesia," ujarnya.
Webinar tersebut akan menghadirkan pembicara dari pimpinan KPK serta Mendiktisaintek, Brian Yuliarto, yang akan memberikan paparan utama.
Wakil Ketua KPK: Gratifikasi Pengaruhi Integritas Dunia Pendidikan
Senada dengan Wawan, Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menegaskan bahwa gratifikasi dalam dunia pendidikan sangat berbahaya karena dapat mengganggu keadilan akademik.
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto akan menganugerahkan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan kepada sejumlah tokoh, institusi, maupun organisasi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan kenaikan tunjangan kinerja (tukin) prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) d
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil istri Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif Suhardiman Amby, Yulia Herma (YH),
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah kembali membuka war tiket atau perebutan tiket bagi masyarakat yang ingin menghadiri langsung upacara Peringatan Detik
NASIONAL
JAKARTA Survei terbaru Indonesia Development Monitoring (IDM) mengungkap tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subiant
POLITIK
ACEH BESAR Lima perkara disebut menjadi penyebab utama mengapa amal ibadah seorang hamba tidak sampai membawanya pada derajat kesalehan se
AGAMA
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengundang jajaran pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) ke Istan
EKONOMI
JAKARTA Ahli hukum pidana Didit Wijayanto Wijaya menyatakan dugaan penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power oleh penyidik dapat men
HUKUM DAN KRIMINAL
SURABAYA Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menjatuhkan hukuman empat bulan penjara kepada Moh Syifak bin Muntiri dalam kasus pencurian uan
HUKUM DAN KRIMINAL
Oleh Dr. Ahmad Yani, SH PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki arti penting secara sosial dan kesehatan dalam menunjang pertumbuhan an
OPINI