PEMATANGSIANTAR -Real Estate Indonesia (REI) menargetkan pembangunan 25.000 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Provinsi Sumatera Utara, sebagai bagian dari program pemerintah untuk menyediakan 3 juta rumah subsidi di seluruh Indonesia.
Dari total target tersebut, 2.000 unit akan dibangun di Kota Pematangsiantar dan 1.000 unit di Kabupaten Simalungun.
Ketua Komisariat REI Pematangsiantar, Gabriel K Pandiangan, menjelaskan bahwa program ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), yang mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2025 tentang batas maksimal penghasilan bagi calon pembeli rumah subsidi.
Untuk wilayah Sumatera, NTT, dan NTB, penghasilan maksimal bagi pasangan yang sudah menikah adalah Rp10 juta, sementara untuk lajang sebesar Rp8,5 juta.
Gabriel juga menyebutkan bahwa respons masyarakat Kota Pematangsiantar terhadap program ini cukup positif, dan target pembangunan rumah subsidi ini berpotensi untuk ditingkatkan.
Saat ini, sebanyak 1.000 unit rumah telah dibangun di wilayah Kecamatan Siantar Sitalasari dan Martoba, meskipun beberapa wilayah lainnya seperti Kecamatan Siantar Marihat dan Simarimbun terkendala oleh status lahan yang masih berfungsi sebagai tanah pertanian.
"Untuk tahun ini, rumah-rumah subsidi ini masih dalam tahap pembangunan dan sebagian sudah memasuki tahap akhir. Namun, belum ada yang dihuni. Diestimasikan, masyarakat baru bisa menempati rumah tersebut mulai tahun depan," jelas Gabriel pada Selasa (6/5/2025).
Program 3 juta rumah subsidi ini tidak melibatkan pemerintah daerah secara langsung, namun tetap mendapat dukungan penuh dari pihak Pemda.
Pengusaha properti hanya berhubungan dengan pihak bank untuk proses pembayaran.
Masyarakat yang membeli rumah subsidi juga akan mencicil pembayaran melalui bank, sementara Kementerian PKP memberikan subsidi untuk meringankan beban pembeli.
Pemerintah daerah juga berperan aktif dengan memberikan insentif berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Masyarakat Berpenghasilan Rendah (PBG-MBR).
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan bahwa kement
Nasional
JAKARTA Mantan Menteri Perdagangan periode 20152016, Thomas Trikasih Lembong, atau yang akrab disapa Tom Lembong, menyampaikan kekecewa
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, yang akrab disapa Tom Lembong, mengutip frasa legendaris Sudah, tapi belum
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong, yang akrab disapa Tom Lembong, menyampaikan pleidoi (nota pembelaan
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Iskandar Muda, Mayor Jenderal TNI Niko Fahrizal, M.Tr.(Han)., turut hadir dalam Mus
Nasional
KUTAI KARTANEGARA PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pendidikan vokasi di Indones
Pendidikan
JAKARTA Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan kurikulum kecerdasan buatan (AI) untuk diterapkan secara bertahap di jenjang pendidika
Pendidikan
JAKARTA Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menekankan perlunya pemetaan wilayah rawan pelemparan batu terhadap kereta api, se
Nasional
PADANG LAWAS UTARA Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melun
Pemerintahan
PADANG LAWAS UTARA Bupati Padang Lawas Utara, Reski Basyah Harahap, S.STP., M.Si., bersama Wakil Bupati H. Basri Harahap, menghadiri keg
Nasional