PSEL Medan Raya Ditargetkan Groundbreaking Desember 2026, Investasi Capai Rp3,5 Triliun
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong percepatan realisasi proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Medan Ray
PEMERINTAHAN
JAKARTA -Premanisme bukanlah fenomena baru dalam lanskap sosial Indonesia.
Istilah "preman" telah mengalami transformasi makna yang panjang, dari sebutan bagi orang merdeka, hingga menjadi simbol kekerasan, kriminalitas, dan kekuasaan informal yang menakutkan.
Secara etimologis, kata preman berasal dari bahasa Belanda vrijman, yang berarti "orang bebas".
Pada masa kolonial, istilah ini digunakan untuk menyebut individu yang tidak berada dalam struktur formal pemerintahan, seperti mantan narapidana atau pekerja kasar jalanan.
Namun dalam praktiknya, mereka kerap menggunakan kekuatan fisik untuk menguasai wilayah tertentu.
Era Revolusi: Dari Pejuang Jadi Preman Lokal
Pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, banyak pejuang yang tidak terserap ke dalam militer resmi berubah menjadi kelompok preman lokal.
Bersenjata dan berpengaruh, mereka terlibat dalam konflik antarkampung, menjaga wilayah, atau menjadi centeng bagi tokoh masyarakat dan pengusaha.
Premanisme di Era Orde Baru: Dilegalkan Kekuasaan
Memasuki masa Orde Baru, premanisme justru mengalami sistematisasi.
Pemerintah saat itu merekrut para preman ke dalam organisasi massa untuk kepentingan politik.
Mereka digunakan untuk mengamankan kepentingan penguasa, menekan lawan politik, hingga mengendalikan massa.
Kelompok seperti Pemuda Pancasila menjadi contoh bagaimana preman tidak hanya hadir di jalanan, tapi juga di panggung politik dan ekonomi bayangan.
Reformasi dan Evolusi Premanisme Digital
Setelah 1998, wajah premanisme berubah.
Banyak mantan preman bergabung ke dalam organisasi masyarakat, LSM, atau bahkan partai politik, memperoleh legalitas baru.
Meski demikian, premanisme jalanan tetap tumbuh, seperti pada praktik pungutan liar di pasar, terminal, dan area parkir.
Yang lebih mengkhawatirkan, premanisme kini juga merambah dunia maya.
Cyber preman muncul dengan menyebarkan ancaman, fitnah, dan ujaran kebencian demi kepentingan kelompok tertentu.
Negara Terus Berupaya, Tapi Tantangan Tak Mudah
Pemerintah dan aparat keamanan secara berkala melakukan operasi pemberantasan premanisme.
Contohnya, Polda Jatim baru-baru ini menangkap 1.475 preman hanya dalam waktu 10 hari.
Meski demikian, premanisme masih eksis, didorong oleh faktor ekonomi, lemahnya hukum, serta keterlibatan tokoh berpengaruh.
Premanisme bukan hanya soal kriminalitas, tapi juga tentang struktur kekuasaan informal yang mengakar.
Tanpa penanganan menyeluruh dan reformasi sosial yang kuat, premanisme akan terus bertransformasi, dari jalanan, ke dunia politik, hingga ruang digital.*
(mt/a008)
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong percepatan realisasi proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Medan Ray
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus mendorong penggunaan listrik yang bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT). Pemprov Su
NASIONAL
MEDAN Pendidikan karakter dinilai menjadi bagian penting dalam membentuk moral, etika, dan kepribadian positif anak agar mampu menghadap
PENDIDIKAN
BALI Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk sejumlah wilayah di Bali pada Jumat, 11 Sep
NASIONAL
YOGYAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
NASIONAL
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Jakarta pada Jumat, 11 Septem
NASIONAL
JAWA BARAT Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat pada Jumat, 11
NASIONAL
ACEH Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Aceh pada Jumat, 11 September 20
NASIONAL
SUMUT Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara pada Jumat, 11 S
NASIONAL
JAKARTA Pakar telematika Roy Suryo kembali menyoroti dokumen akademik Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi). Tak hanya mempersoalkan ijazah,
POLITIK