Sapu Bersih Utang DBH Rp 1,7 Triliun, Pemprov Sumut Sudah Kucurkan Hampir Rp 1 T ke Kab/Kota
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan anggaran sekitar Rp1,7 triliun untuk menyelesaikan tunggakan Dana Bagi
PEMERINTAHAN
JEMBER -Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Jember terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
Pada Senin (12/5/2025), Lapas Jember meresmikan pembaruan signifikan pada fasilitas Warung Telekomunikasi Khusus Pemasyarakatan (Wartelsuspas), yang bertujuan untuk memberikan hak komunikasi yang lebih optimal bagi WBP, sekaligus mengurangi potensi penyalahgunaan alat komunikasi di dalam lapas.
Wartelsuspas, sebagai fasilitas vital bagi WBP, memungkinkan mereka tetap terhubung dengan keluarga dan kerabat di luar tembok penjara.
Komunikasi yang terjaga secara psikologis diyakini dapat membantu memperkuat ikatan emosional serta mendukung proses pembinaan dan reintegrasi sosial WBP.
Lapas Jember telah memiliki 40 unit KBU, yang dirasa cukup untuk memenuhi hak komunikasi bagi warga binaan.
Pembaruan fasilitas ini mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-06.OT.02.02 Tahun 2025, yang mengatur penataan lokasi Wartelsuspas, perekaman setiap percakapan, serta kerjasama dengan Primer Koperasi Pemasyarakatan Indonesia.
Selain itu, laporan penyelenggaraan Wartelsuspas juga dilakukan secara periodik untuk memastikan kualitas pelayanan yang optimal.
Kepala Lapas Jember, RM. Kristyo Nugroho, menyambut positif pembaruan tersebut.
Menurutnya, pembaruan ini tak hanya meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas, tetapi juga memberikan pelayanan yang lebih humanis kepada WBP.
"Layanan Wartelsus ini merupakan bagian dari upaya Lapas Jember dalam memberikan pelayanan yang lebih humanis kepada warga binaan. Dengan perekaman percakapan, kami dapat meminimalisir penyalahgunaan fasilitas komunikasi," ujarnya.
Melalui pembaruan pada fasilitas Wartelsuspas, Lapas Jember berharap dapat menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih modern, aman, dan tetap menghormati hak-hak WBP untuk tetap terhubung dengan keluarga tanpa melanggar aturan.*
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan anggaran sekitar Rp1,7 triliun untuk menyelesaikan tunggakan Dana Bagi
PEMERINTAHAN
MEDAN Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) ke Pemerintah Kota (Pemko) Medan hingga Septembe
PEMERINTAHAN
MEDAN Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) Erni Ariyanti Sitorus memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimum Polda Sumut untuk menjalani pemeriks
POLITIK
MEDAN Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara (Sumut) menyalurkan 49 ton beras bantuan pangan kepada 1.656 Keluarga Penerima Manfaat (KPM
EKONOMI
MEDAN Pengadilan Negeri (PN) Medan telah mengirimkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) dalam perkara Alexander Halim alias Akuang alias L
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Data penerima bantuan sosial (bansos) di Kota Medan kembali menjadi sorotan. DPRD Medan menerima laporan warga yang dinilai layak men
PEMERINTAHAN
MEDAN Polisi menangkap seorang pria berinisial H (31) yang diduga mengedarkan sabu di sebuah rumah di Jalan Mangaan I, Lingkungan IV, Kelur
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Polisi menangkap seorang remaja berinisial Prayogi Irwansyah (18) yang diduga terlibat dalam transaksi jual beli narkotika jenis
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang ibu rumah tangga (IRT) berinisial EV (43) ditangkap Satresnarkoba Polrestabes Medan karena diduga mengedarkan narkotika jenis
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang prajurit TNI berinisial Prada ZAL dilaporkan warga terkait dugaan pencurian sepeda motor di Jalan Halat, Kota Medan, Sumatera
HUKUM DAN KRIMINAL