17 OTT Digelar Sepanjang 2026, KPK Sebut Kasus Bea Cukai dan Wamen Imipas Paling Menonjol
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat telah melakukan 17 operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang periode Januari hingga Jul
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR -Menanggapi insiden dugaan keracunan massal yang dialami ratusan siswa di Kota Bogor akibat konsumsi makanan dari program Menu Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah cepat dengan menyiapkan skema asuransi bagi para penerima manfaat program tersebut.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebut pihaknya tengah berkoordinasi intensif dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta dua asosiasi asuransi besar, yakni Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), guna membentuk konsorsium pengelolaan asuransi MBG.
"Untuk asuransi penerima manfaat, kami masih melakukan koordinasi dengan OJK. Nantinya konsorsium akan menentukan bentuk layanan asuransi yang paling sesuai," ujar Dadan, Senin (12/5/2025).
Dadan juga menyampaikan bahwa premi asuransi akan dibayarkan melalui masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Terdapat dua jenis asuransi yang akan diberlakukan, yaitu untuk petugas SPPG dan penerima manfaat program MBG.
"Karyawan SPPG akan mendapatkan asuransi dari BPJS Ketenagakerjaan. Kedua jenis asuransi ini akan dikelola melalui masing-masing SPPG," tambahnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, menegaskan bahwa biaya pengobatan siswa yang diduga mengalami keracunan akan tetap ditanggung BGN selama masa kajian skema asuransi berlangsung.
"Skema ini termasuk dalam biaya operasional. Kalau pun terjadi keracunan, BGN akan membantu menanggung biaya pengobatan," ujarnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025).
Di sisi lain, Dinas Kesehatan Kota Bogor mencatat total siswa yang mengalami gejala keracunan telah mencapai 214 orang, tersebar di sembilan sekolah.
Data terakhir menunjukkan adanya penambahan empat kasus baru hingga Sabtu (10/5/2025).
Berikut daftar sekolah terdampak:
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat telah melakukan 17 operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang periode Januari hingga Jul
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun 2026 mengalami penyesuaian. Dari se
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan pesan Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat akan meluncurkan motor listrik nasional sebagai bagian dari upaya pemerintah memperk
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp21,16 triliun kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat reh
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengerahkan alat berat, personel, ambulans, serta tenaga kesehatan untuk mempercepat proses evakuasi
PERISTIWA
MEDAN Ketua Tim Penggerak PKK Kota Medan, Ny. Airin Rico Waas, menegaskan pentingnya peran orang tua dan pengasuh dalam membentuk karakt
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Pemerintah Provinsi Aceh mulai mempercepat pelaksanaan program pemulihan pascabencana melalui pemanfaatan tambahan Transfer k
PEMERINTAHAN
Oleh Yakub F. IsmailPAJAK merupakan salah satu instrumen yang selama ini dinilai paling vital dalam mendorong pemasukan negara.Pajak bahkan
OPINI
MEDAN Putusan terhadap anak berinisial AL (12), terdakwa kasus pembunuhan terhadap ibu kandungnya di Kecamatan Medan Sunggal, telah berk
HUKUM DAN KRIMINAL