DPC PKN Binjai dan Langkat Solid Hadiri Rakornas Sumut, Siap Kerja Nyata untuk Rakyat
MEDAN Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kota Binjai dan Kabupaten Langkat menghadiri Rapat Koordinasi Nasio
POLITIK
Tapanuli Selatan – Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Henry Hamdani Hasibuan, hingga kini belum memberikan klarifikasi atas surat konfirmasi penggunaan anggaran tahun 2024 yang dilayangkan sejak 30 April 2025.
Surat tersebut, yang merujuk pada DPA No: DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.03.0000/001/2024, hingga kini belum dibalas baik secara tertulis maupun lisan oleh Henry, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Dinas Pertanian Tapsel.
Tim mencoba mengonfirmasi langsung dengan mendatangi kantor Dinas Pertanian di kompleks perkantoran Pemkab Tapsel pada 9 Mei 2025, namun Henry tidak berhasil ditemui. Upaya konfirmasi lanjutan melalui pesan WhatsApp, meski sudah centang dua, juga tak kunjung direspons.
Sikap diam ini menimbulkan kecurigaan berbagai pihak, termasuk dari DPD Lumbung Informasi Rakyat (LIRa) Tabagsel.
DPD LIRa Duga Ada Penyalahgunaan Anggaran
Sekretaris DPD LIRa Tabagsel, Marahalim Harahap, mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap Kadis Pertanian Tapsel. Ia bahkan menduga ada penyalahgunaan anggaran demi kepentingan pribadi.
"Patut diduga anggaran itu disalahgunakan. Klarifikasi sudah kami minta, namun Kadis memilih bungkam. Ini bisa disinyalir melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)," tegas Marahalim.
Ia menambahkan, transparansi anggaran merupakan hal krusial dalam memastikan tidak adanya praktik korupsi dan penyelewengan uang negara.
Atas situasi tersebut, DPD LIRa Tabagsel secara resmi mendesak Bupati Tapanuli Selatan, H. Gus Irawan Pasaribu, untuk segera memanggil dan mengevaluasi kinerja Kadis Pertanian. Bila perlu, DPD LIRa meminta agar Henry Hamdani dicopot dari jabatannya.
"Kadis yang tak mau transparan itu berbahaya bagi keuangan negara. Kami mendesak agar Bupati mengevaluasi dan mencopot Kadis Pertanian secepatnya," ujar Marahalim.
Hingga berita ini diturunkan, Henry Hamdani Hasibuan tetap tidak memberikan jawaban atas permintaan klarifikasi, bahkan ketika media ini telah menyampaikan draft rilis berita untuk memberikan ruang sanggahan, tetap tidak ada respons.*
(cb/j006)
MEDAN Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kota Binjai dan Kabupaten Langkat menghadiri Rapat Koordinasi Nasio
POLITIK
JAKARTA Anggota DPD RI/MPR RI Bustami Zainudin menilai penyematan julukan Bapak Infrastruktur kepada Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jok
NASIONAL
BANDA ACEH Tokoh perdamaian Aceh sekaligus mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengajak seluruh elemen masyarakat memanfaatkan 21
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution menegur Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Pemata
PEMERINTAHAN
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) membeberkan perkembangan terbaru terkait gempa bumi yang mengguncang Nusa T
NASIONAL
SOLOK Percepatan pemulihan pascabencana di Kabupaten Solok dan Kota Solok, Sumatera Barat, terus dikebut. Sejumlah sektor menjadi priori
NASIONAL
AGAM Pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, mulai memasuki tahap pelaksa
NASIONAL
NAGAN RAYA Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Aceh, mempercepat pemanfaatan tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk memulihkan lahan
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Kenduri Diraja Negeri Deli yang akan digel
PEMERINTAHAN
JAKARTA Jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi magnitudo (M) 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu
PERISTIWA