Macet Parah 12 Jam di Jalur Medan-Berastagi, Pengendara Terpaksa Menginap di Mobil
MEDAN Kemacetan parah terjadi di ruas Jalan MedanBerastagi, Sumatera Utara, pada Sabtu (4/7/2026) malam hingga Minggu (5/7/2026) pagi.
PERISTIWA
MEDAN -Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut), Ahmad Darwis, menyampaikan kekecewaannya atas ketidakhadiran Kepala Dinas Pendidikan Sumut (Kadisdiksu) Alexander Sinulingga dalam dua kali undangan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi E DPRD Sumut terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK 2025.
Menurut politisi dari Fraksi PKS itu, ketidakhadiran Kadisdiksu yang sudah dua kali diundang—yakni pada 7 dan 14 Mei 2025—menunjukkan kurangnya komitmen dan kepedulian terhadap transparansi program pendidikan di Sumut.
"Kami sangat menyayangkan sikap Kadisdiksu yang kami anggap tidak kooperatif dalam RDP. Ini menandakan ketidaksiapan dan bentuk pelanggaran etika pemerintahan, sekaligus melemahkan fungsi pengawasan publik," tegas Ahmad Darwis, Sabtu (17/5/2025).
Ahmad Darwis menegaskan bahwa persoalan teknis penerimaan siswa baru setiap tahun selalu menimbulkan polemik, sehingga penting dibahas secara terbuka bersama pihak Dinas Pendidikan untuk menyamakan persepsi dan solusi. RDP dianggap sebagai forum resmi dan strategis untuk menyusun program dan anggaran secara partisipatif dan akuntabel.
"RDP bukan sekadar formalitas. Ini ruang koordinasi penting antara DPRD dan OPD, khususnya menyangkut hajat hidup orang banyak seperti pendidikan," tambahnya.
DPRD sebagai lembaga legislatif tidak hanya menyusun dan menyetujui peraturan daerah, tetapi juga memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan program kerja OPD. Ketidakhadiran OPD, kata Darwis, bisa menghambat efektivitas pengawasan tersebut.
"Tanpa sinergi yang baik, rentan terjadi tumpang tindih program, duplikasi kegiatan, bahkan pelaksanaan program yang tidak tepat sasaran," jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa pelibatan DPRD dalam evaluasi dan perencanaan dapat memperkaya masukan dari dapil masing-masing anggota dewan yang memahami kebutuhan masyarakat secara langsung.
"Pelaksanaan APBD yang melibatkan pengawasan legislatif akan jauh lebih transparan dan akuntabel. Ini yang seharusnya dijaga," tutupnya.*
(ws/j006)
MEDAN Kemacetan parah terjadi di ruas Jalan MedanBerastagi, Sumatera Utara, pada Sabtu (4/7/2026) malam hingga Minggu (5/7/2026) pagi.
PERISTIWA
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara
NASIONAL
JAKARTA Korban tewas dalam operasi penggerebekan bandar narkoba di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, kembali bertambah. Aiptu Sumar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim Nasional (Timnas) Indonesia menargetkan penampilan maksimal saat berlaga di kandang maupun tandang pada ajang Piala AFF 2026
OLAHRAGA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sebanyak 55 keping logam platinum dengan total berat sekitar 55 kilogram saat melak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menyoroti operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi P
NASIONAL
JAKARTA Harga emas diperkirakan masih akan melanjutkan tren penguatan pada pekan depan. Penguatan tersebut didorong oleh ekspektasi kebi
EKONOMI
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya BSc menjajal langsung proses membatik saat mengunjungi stan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan
EKONOMI
MEDAN Seorang kurir narkoba asal Aceh ditangkap petugas di Bandara Sisingamangaraja XII Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara, setelah keda
HUKUM DAN KRIMINAL
ANKARA Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menuding Israel berupaya mengganggu proses perdamaian di Timur Tengah, termasuk kesepakatan a
INTERNASIONAL