JAKARTA -Anggota Komisi VIII DPR RI sekaligus musisi, Sigit Purnomo Said atau yang lebih dikenal sebagai Pasha Ungu, menyampaikan kritik dan masukan tajam kepada pemerintah terkait program pendirian Sekolah Rakyat (SR).
Dalam rapat kerja Komisi VIII DPR bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Pasha menekankan bahwa SR jangan sampai dianggap sebagai sekolah kelas dua hanya karena ditujukan untuk masyarakat miskin.
"Jangan sampai ada diskriminasi dan segregasi pendidikan bahwa Sekolah Rakyat ini adalah sekolahnya orang-orang miskin," ujar Pasha, dikutip dari akun Instagram resminya @pashaungu_vm.
Baca Juga:
Pasha memperingatkan agar pemerintah memperhatikan kualitas pendidikan, kurikulum, serta rekrutmen guru di Sekolah Rakyat. Ia menyatakan kekhawatirannya jika SR hanya dianggap pelengkap dan tidak mendapatkan perhatian setara dengan sekolah negeri maupun swasta.
"Kurikulumnya jangan sampai jauh di bawah sekolah umum hanya karena gratis. Pendidikan di Sekolah Rakyat harus tetap berkualitas," imbuhnya.
Baca Juga:
Lebih lanjut, Pasha meminta proses seleksi guru di Sekolah Rakyat dilakukan dengan standar kompetensi yang tinggi, terutama karena sekolah-sekolah ini akan banyak berdiri di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
"Guru-guru harus berdedikasi dan berkompeten, agar siswa di Sekolah Rakyat bisa punya masa depan yang sama cerahnya dengan siswa dari sekolah lain," tegas mantan Wakil Wali Kota Palu tersebut.
Sementara itu, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Agus Zainal Arifin, mengonfirmasi bahwa sebanyak 63 Sekolah Rakyat telah siap beroperasi pada pertengahan Juli 2025. Sekolah-sekolah ini tersebar di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, hingga Papua.
"Per 12 Mei, ada 63 titik Sekolah Rakyat yang bisa beroperasi pertengahan Juli. Sisanya akan menyusul tahun depan," ujar Agus.
Pasha pun berharap ke depannya, Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi jawaban untuk akses pendidikan gratis, tapi juga menjadi tempat lahirnya generasi unggul dari kalangan masyarakat tidak mampu.*
(bs/j006)
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal