Miss Earth 2019 Lirabica Kritik Wacana Pulau Kucing di Kepulauan Seribu: Berpotensi Picu Korupsi dan Animal Abuse

JAKARTA — Wacana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menghadirkan destinasi wisata bertema Pulau Kucing di Kepulauan Seribu menuai sorotan publik, khususnya dari kalangan pecinta hewan.

Salah satu yang angkat bicara adalah Miss Earth Indonesia 2019, Lirabica.

Lirabica menyampaikan keprihatinannya terhadap potensi masalah yang bisa muncul dari proyek tersebut.

Ia menilai wacana membangun Pulau Kucing justru berisiko menimbulkan penyimpangan anggaran hingga kekerasan terhadap hewan.

"Wacana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk membuat wisata Pulau Kucing di Kepulauan Seribu dapat memicu potensi korupsi, penyalahgunaan anggaran, dan animal abuse," ujar Lirabica dalam pernyataan tertulis, Sabtu (14/6/2025),

Alih-alih membangun destinasi wisata baru, Lirabica mendorong Pemprov DKI untuk lebih memprioritaskan kesejahteraan kucing liar yang sudah ada di wilayah Jakarta.

Ia mengusulkan agar anggaran difokuskan untuk program sterilisasi dan pengobatan gratis bagi kucing telantar.

"Daripada membangun tempat wisata yang belum jelas tata kelolanya, lebih baik gelontorkan dana untuk kebiri gratis dan pengobatan kucing. Saya siap memberikan solusi terkait kucing tak bertuan di Jakarta," tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya melibatkan komunitas pecinta hewan dalam proses perumusan kebijakan ini agar tidak berujung pada proyek yang kontra-produktif.

Wacana pembangunan Pulau Kucing pertama kali disampaikan Gubernur Pramono Anung pada Maret 2025.

Dalam pernyataannya, ia ingin menciptakan kawasan khusus yang ramah bagi kucing liar, dengan model serupa Pulau Aoshima di Jepang yang dikenal sebagai Cat Island.

Pemprov bahkan sudah menggandeng sejumlah pakar dari Universitas Brawijaya dan Bupati Kepulauan Seribu dalam rapat lanjutan pada Mei 2025.

Pramono menyebut tiga prinsip utama Pulau Kucing: mandiri, menarik wisatawan, dan menyejahterakan kucing.

Namun, hingga kini belum ada penjelasan teknis dan transparansi tata kelola dari rencana tersebut.

Sejumlah kalangan pun mulai mempertanyakan urgensi dan efektivitas proyek ini di tengah isu prioritas anggaran.*

(mt/a008)