JAKARTA - Menteri Kebudayaan Fadli Zon akhirnya merespons sorotan publik terkait pernyataannya yang dianggap kontroversial mengenai peristiwa kerusuhan 13-14 Mei 1998, khususnya soal perkosaan massal terhadap perempuan etnis Tionghoa.
Fadli menegaskan bahwa dirinya tidak menafikan penderitaan korban, tetapi menekankan pentingnya verifikasi akademik dan hukum dalam membicarakan sejarah.
"Saya tentu mengutuk dan mengecam keras berbagai bentuk perundungan dan kekerasan seksual pada perempuan, baik yang terjadi pada masa lalu maupun yang masih terjadi hingga kini," ujar Fadli, dalam keterangan tertulis yang disampaikan pada Senin (16/6/2025).
Baca Juga:
Fadli menyatakan, pernyataannya dalam sebuah wawancara publik baru-baru ini dimaksudkan untuk mendorong kehati-hatian dalam menggunakan istilah 'perkosaan massal', yang menurutnya memiliki implikasi serius terhadap persepsi kolektif bangsa.
Ia menyebut bahwa sejumlah laporan investigatif dan hasil Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) saat itu belum menyajikan data yang konklusif, seperti nama korban, tempat kejadian, hingga pelaku.
Baca Juga:
"Liputan investigatif media ternama maupun laporan TGPF hanya menyebut angka tanpa data pendukung yang kuat. Hal ini harus ditanggapi dengan kehati-hatian, agar tidak mempermalukan bangsa sendiri akibat ketidakakuratan fakta," lanjut Fadli.
Meski begitu, Fadli menegaskan kembali bahwa kekerasan seksual adalah pelanggaran nilai kemanusiaan paling mendasar, dan harus ditindaklanjuti dengan serius oleh semua pemangku kepentingan.
Ia menolak anggapan bahwa dirinya menyangkali adanya kekerasan seksual dalam peristiwa Mei 1998, namun menilai bahwa istilah "massal" dalam konteks tersebut masih problematik dan patut diuji kebenarannya secara akademik dan legal.
"Istilah 'massal' itu sendiri telah menjadi pokok perdebatan selama lebih dari dua dekade. Maka dari itu, penyampaian sejarah harus berpegang pada bukti yang teruji agar tidak jatuh pada simplifikasi atau manipulasi narasi," ucapnya.
JAKARTA Pasangan selebritas Al Ghazali dan Alyssa Daguise resmi menyandang status suamiistri usai melangsungkan akad nikah yang digelar s
Entertainment
LANGKAT Di tengah gelombang kesadaran kolektif masyarakat adat Nusantara terhadap hakhak atas tanah ulayat, sebuah langkah strategis dan p
Pemerintahan
Padangsidimpuan Sejumlah wartawan yang tergabung dalam organisasi Mata Pena Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Wali Kot
Nasional
PADANGSIDEMPUANProyek Rehabilitasi Irigasi Daerah Irigasi Ujunggurap di Desa Hapinis, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidim
Nasional
JAKARTA Herlina, ibu dari Jorgiana Augustine, warga sipil yang ikut dalam aksi May Day pada 1 Mei 2025 dan kini ditetapkan sebagai tersangk
Nasional
BANJAR BARU Majelis Hakim Pengadilan Militer (Dilmil) I06 Banjarmasin menolak permintaan restitusi sebesar Rp287 juta yang diajukan keluar
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengumumkan adanya bukti baru (novum) dalam polemik sengketa empat pulau antara Aceh dan Suma
Nasional
JAKARTA Mantan Lurah Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakarta Barat periode 20152017, Herman, resmi didakwa melakukan tindak pidana korupsi ber
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH United Nations Childrens Fund (UNICEF) memberikan dukungan aktif kepada Pemerintah Aceh dalam rangka penyusunan dan sosialisasi
Pemerintahan
JAKARTA Sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Ummat menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakerna
Politik
