Mualem Tegaskan Tak Akan Kelola Bersama 4 Pulau yang Dikembalikan ke Aceh: “Itu Hak Kita”

ACEH BESAR -Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem menegaskan bahwa empat pulau yang sebelumnya masuk wilayah Sumatera Utara dan kini telah dikembalikan ke Aceh, akan dikelola secara eksklusif oleh Pemerintah Aceh. Ia menolak opsi pengelolaan bersama dengan provinsi lain.

"Tidak. Tidak ada istilah bersama. Itu hak kita, itu kepunyaan kita," ujar Mualem saat ditemui di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM), Blang Bintang, Aceh Besar, Rabu (18/6/2025).

Empat pulau yang dimaksud adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Pulau-pulau ini sebelumnya menjadi polemik wilayah administratif antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut), hingga akhirnya dikembalikan ke Aceh oleh keputusan pemerintah pusat di bawah Menhan Prabowo Subianto.

Mualem menyebutkan bahwa keempat pulau tersebut memiliki potensi ekonomi besar, termasuk sumber daya alam seperti migas, rumput laut, kelapa, bahkan biawak yang bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan.

"Kita lihat nanti, yang jelas pulau itu banyak peminat, terutama dari Timur Tengah," ujarnya, sembari menyinggung potensi investasi asing yang bisa masuk ke kawasan tersebut.

Dalam sambutan sebelumnya saat pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang (14/6), Mualem menyebut alasan utama rebutan empat pulau itu adalah potensi energi yang tersembunyi di baliknya.

"Kenapa sekarang berebut 4 pulau itu? Itu karena kandungan energi, kandungan gasnya, sama besar dengan di Andaman. Itu masalahnya," tegasnya.

Mualem juga secara berseloroh namun serius menyinggung posisi strategis Pulau Rondo di Sabang yang berbatasan dengan wilayah Andaman, India. Ia meminta semua pihak untuk lebih waspada menjaga kedaulatan wilayah maritim Aceh.

"Pulau kita mau direbut di Singkil. Kita ambil Andaman aja, boleh? Tapi kalau tidak, jaga Pulau Rondo biar tidak diambil India," kata Mualem disambut tawa para undangan.

Meski disampaikan secara ringan, pernyataan itu menegaskan keprihatinan Mualem atas kedaulatan wilayah Aceh, khususnya pulau-pulau terluar yang bernilai tinggi dari sisi geopolitik dan sumber daya.*

(dc/j006)