Pemprov Sumut Dorong OPD Perkuat Media Sosial, Komunikasi Publik Harus Cepat dan Responsif
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mendorong seluruh pengelola media sosial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untu
PEMERINTAHAN
JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) resmi memberlakukan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai April 2025, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025.
Kebijakan ini menjadi langkah reformasi birokrasi yang menyesuaikan dinamika dunia kerja digital dan bertujuan meningkatkan produktivitas ASN sekaligus menjaga keseimbangan kehidupan kerja dan pribadi (work-life balance) tanpa menurunkan kualitas pelayanan publik.
"Pola kerja fleksibel ini tidak berlaku otomatis untuk seluruh ASN. Ada syarat dan batasan yang ketat agar tetap menjaga profesionalisme dan akuntabilitas dalam pelayanan," terang Juru Bicara Kementerian PANRB, Jumat (20/6/2025).
Berdasarkan Pasal 13 dalam aturan tersebut, ASN diperbolehkan WFA maksimal 2 hari per minggu, kecuali untuk ASN yang memang bertugas di luar kantor atau mengalami kondisi tertentu seperti sakit ringan.
Namun, WFA tidak dapat diajukan oleh seluruh ASN secara bebas.
Hanya pegawai yang memenuhi sejumlah kriteria yang diizinkan untuk mengajukan skema kerja ini.
Adapun syaratnya meliputi:
- Bukan ASN baru atau yang baru mengalami promosi, mutasi, atau rotasi.
- Tidak sedang menjalani hukuman disiplin.
- Jenis pekerjaan bisa diselesaikan tanpa kehadiran fisik.
- Tidak memerlukan peralatan khusus yang hanya tersedia di kantor.
Beberapa pemerintah daerah seperti DKI Jakarta dan DI Yogyakarta telah menyatakan siap mengadopsi skema kerja fleksibel ini bagi para ASN di wilayahnya.
Pemerintah menekankan bahwa meski lokasi kerja lebih fleksibel, orientasi pada hasil dan pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama.
Penerapan kebijakan WFA ini diharapkan dapat menjawab tantangan era digital, sekaligus menjadi momentum menuju birokrasi yang lebih modern, tangkas, dan adaptif.*
(gl/a008)
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mendorong seluruh pengelola media sosial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untu
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono bersama jajaran Kementerian Koperasi, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi
EKONOMI
SUKABUMI Ekspedisi Cicatih Elpala memasuki etape ketiga dengan menyusuri aliran Sungai Cicatih di kawasan Leuwi Lalay, Sukabumi, Jawa Ba
NASIONAL
JAKARTA Pengamat kebijakan pertanahan dan reforma agraria, Dr. Budi Suryanto, S.H., M.H., M.Si., menilai pembenahan tata kelola agraria
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Guru Besar Universitas Borobudur, Prof. Dr. Faisal Santiago, SH., MH., menilai ego sektoral di kalangan aparat penegak hukum (APH)
NASIONAL
MEDAN Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan mengungkap sebuah rumah kos di Kota Medan, Sumatera Utara, yang diduga dijadikan gudang p
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Ketua Tim Komisi VII DPR RI, Dr. Evita Nursanty, M.Sc., bersama rombongan dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengunjungi P
PEMERINTAHAN
LOMBOK BARAT Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rasa bangganya dapat kembali bertemu dengan masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) dala
POLITIK
ACEH BESAR Umat Islam diajak untuk senantiasa melakukan muhasabah atau introspeksi diri sebagai bekal menghadapi kehidupan akhirat. Muhasa
AGAMA
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk melakukan kunjungan kerja sekaligus meresmikan
NASIONAL