Gibran Minta Koperasi Desa Merah Putih Tidak Saingi BUMDes dan Warung Warga
ENDE Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak boleh menjadi pesaing bagi
EKONOMI
Latar Belakang Kasus
Kasus dugaan korupsi ini menyeruak setelah ditemukan sejumlah indikasi kejanggalan dalam pengadaan laptop Chromebook oleh Kemendikbudristek saat Nadiem menjabat. Proyek senilai hampir Rp 10 triliun ini menuai kritik luas karena efektivitas perangkat yang diragukan dan dugaan markup harga.
Hingga kini, Kejagung masih terus mendalami siapa saja pihak yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek tersebut.*
(d/j006)
ENDE Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak boleh menjadi pesaing bagi
EKONOMI
JAKARTA Dugaan korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mengemuka. Kali ini, muncul temuan terkait pengadaan
HUKUM DAN KRIMINAL
VANCOUVER Kemenangan besar Kanada atas Qatar dengan skor 60 pada laga Grup B Piala Dunia 2026 berubah menjadi kabar duka setelah gelandan
OLAHRAGA
JAKARTA Rencana pemanfaatan ribuan motor listrik program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini menumpuk di gudang mendapat sorotan baru. Pe
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara melakukan rotasi dan mutasi sejumlah kepala satuan (kasat) di jajaran polres wilayah hukumnya. Pergeseran jabat
NASIONAL
JAKARTA Polisi menangkap dua tersangka kasus dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke7 Joko Widodo, yakni Roy Suryo dan dr Tifa, pada Jum
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden ke7 Joko Widodo disebut meminta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk ikut mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Sub
POLITIK
JAKARTA Sebanyak 4.263 personel gabungan disiagakan untuk mengamankan rencana aksi unjuk rasa mahasiswa yang akan berlangsung di sejumlah
PERISTIWA
MEKSIKO Timnas Meksiko menjadi negara pertama yang memastikan langkah ke babak 32 besar setelah mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1
OLAHRAGA
JAKARTA Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) meminta pemerintah melakukan kajian menyeluruh sebelum meratifikasi Konvensi Organisasi Perb
EKONOMI