2 Ekskavator ‘Bebas’, Polda Sumut Tetapkan 2 Tersangka Kasus Tambang Emas Ilegal Tapsel-Madina
MEDAN Polda Sumatera Utara memulangkan dua dari 14 ekskavator yang sebelumnya diamankan dalam operasi penertiban tambang emas ilegal di
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.S., tiba di Aceh pada Rabu pagi (9/7/2025).
Kedatangan menteri disambut dengan hangat oleh Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Iskandar Muda, Mayor Jenderal TNI Niko Fahrizal, M.Tr.(Han), bersama Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah Iskandar Muda, Ny. Eva Niko Fahrizal.
Kunjungan ini berlangsung di Ruang VIP Bandara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar.
Kunjungan kerja Menteri PPN/Bappenas ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan meninjau langsung sejumlah program pembangunan prioritas nasional yang tengah berjalan di wilayah Aceh.
Aceh, sebagai salah satu provinsi dengan posisi strategis dan potensi sumber daya alam yang melimpah, diharapkan dapat semakin berkembang dan berperan aktif dalam mendukung kemajuan pembangunan nasional.
Penyambutan yang dilakukan oleh Pangdam IM dan jajaran Kodam Iskandar Muda menunjukkan dukungan penuh TNI terhadap upaya pemerintah pusat dalam mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Aceh.
Dalam suasana yang akrab, Mayjen TNI Niko Fahrizal dan Prof. Dr. Rachmat Pambudy terlihat berdiskusi seputar pentingnya kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga lainnya dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Dalam kesempatan tersebut, Pangdam IM, Mayor Jenderal TNI Niko Fahrizal, menyampaikan komitmen penuh Kodam Iskandar Muda untuk mendukung program-program strategis yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan hanya bisa tercapai jika ada kolaborasi erat antara berbagai pihak, termasuk antara TNI dan instansi pemerintah.
"Kodam Iskandar Muda siap mendukung setiap program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, khususnya dalam mengoptimalkan potensi lokal dan menjaga stabilitas keamanan wilayah. Kami percaya bahwa pembangunan yang sukses hanya dapat tercapai melalui kerjasama yang solid," ujar Mayjen TNI Niko Fahrizal.
Menteri PPN/Bappenas, Prof. Dr. Rachmat Pambudy, dalam pernyataannya menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan oleh Pangdam IM dan jajaran, serta mengungkapkan bahwa kunjungannya ke Aceh adalah bagian dari agenda evaluasi lapangan.
Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program pembangunan nasional di daerah, serta memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak.
MEDAN Polda Sumatera Utara memulangkan dua dari 14 ekskavator yang sebelumnya diamankan dalam operasi penertiban tambang emas ilegal di
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo, mengaku telah menerima permintaan maaf dari Rismon Sianipar terkait polemik tudingan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memimpin sidang debottlenecking untuk membahas berbagai hambatan investasi dan operasional
EKONOMI
BINJAI Sekretaris Daerah Kota Binjai, Chairin F. Simanjuntak, mewakili Wali Kota Binjai, secara resmi menutup kegiatan Pesantren Kilat R
PEMERINTAHAN
JAKARTA Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya muncul ke publik untuk pertama kalinya sejak konflik bersenjata antara Israel
INTERNASIONAL
JAKARTA Mantan anggota tim teknis analisa kebutuhan alat pembelajaran teknologi informasi, Stefani Nadia Purnama, mengungkap isi pertemu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo, Rismon Sianipar, bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan upaya mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk membungkam Pansus Haji
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya aliran biaya percepatan haji khusus pada kuota tambahan 2023 yang diduga me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan fee percepatan ibadah haji khusus yang melibatkan mantan Menteri Agama (Men
HUKUM DAN KRIMINAL