KAMI Sumut Desak Pemerintah Tegas Bela Palestina, Serukan Indonesia Jadi Arsitek Keadilan Global

MEDAN - Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Sumatera Utara menyoroti tajam dinamika geopolitik global yang tengah berkembang, khususnya terkait konflik yang terus memanas di Timur Tengah antara Israel dan Palestina.

Melalui pernyataan resmi, Zulbadri, Presidium KAMI Sumut, menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh bersikap gamang atau abu-abu dalam menyikapi isu kemanusiaan tersebut.

"Konstitusi kita menolak segala bentuk penjajahan. Tidak ada ruang netral dalam menghadapi ketidakadilan global. Palestina bukan isu luar negeri biasa—ini mandat sejarah dan moral bangsa Indonesia," tegas Zulbadri, Kamis (11/7/2025).

Menurutnya, sikap politik luar negeri Indonesia harus berpijak pada enam doktrin konstitusional, yakni:

Kedaulatan Tuhan

Penghapusan penjajahan

Perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia

Pemajuan kesejahteraan umum

Pencerdasan kehidupan bangsa

Partisipasi aktif dalam menciptakan perdamaian dunia berdasarkan keadilan sosial

"Presiden Prabowo dan pemerintah Indonesia harus mengingat bahwa diam terhadap penjajahan bukanlah netralitas, melainkan kelalaian moral," tambahnya.

Zulbadri juga menyinggung warisan penting Konferensi Asia-Afrika 1955 dan Dasa Sila Bandung, yang menurutnya menjadi fondasi etis kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menilai, di tengah transisi dunia menuju tatanan multipolar, Indonesia harus menjadi arsitek normatif, bukan sekadar pengikut arus kekuatan global.

Terkait isu keanggotaan Indonesia dalam kelompok ekonomi BRICS dan pujian Presiden Prabowo terhadap Rusia dan Tiongkok, Zulbadri memberikan catatan penting.

"BRICS, G7, G20, PBB, IMF, dan World Bank itu semua instrumen politik global. Indonesia tak boleh kehilangan arah. Satu-satunya kompas kita adalah keadilan semesta," ujarnya.

Zulbadri menekankan bahwa perubahan geopolitik dunia tidak boleh membuat Indonesia melepaskan prinsip, terutama dalam menentang penjajahan Israel atas Palestina dan membela hak asasi manusia secara universal.

"Kedaulatan Indonesia tidak hanya soal wilayah, tapi juga soal keberanian menegakkan nilai-nilai dasar kemerdekaan dan keadilan," pungkasnya.

Ia menyerukan agar Indonesia memimpin tekanan diplomatik internasional terhadap Israel, serta memainkan peran aktif dalam membentuk tatanan global yang adil dan setara.*