Tunggul juga menjelaskan bahwa Satria telah dipecat dari dinas militer berdasarkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, tanggal 6 April 2023, karena desersi sejak 13 Juni 2022.
Ia dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dan pemecatan dari dinas militer, berdasarkan Putusan Perkara Nomor 56-K/PM.II-08/AL/IV/2023, yang telah berkekuatan hukum tetap (AMKHT) sejak 17 April 2023.
Dalam video yang beredar, Satria mengaku menyesal dan tidak mengetahui bahwa keputusannya bergabung sebagai prajurit kontrak di Rusia membuat status kewarganegaraannya dicabut.
Ia mengklaim terpaksa berperang demi mencari nafkah dan berharap Presiden Prabowo dapat mengakhiri kontraknya serta memulangkannya ke tanah air.
"Saya memohon kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk membantu saya pulang ke Indonesia," ucap Satria dalam rekaman tersebut.
Kasus Satria menjadi sorotan karena menyangkut isu hukum, pertahanan, dan status kewarganegaraan yang kompleks.
Pemerintah mengingatkan masyarakat untuk tidak sembarangan terlibat dalam konflik luar negeri yang dapat membawa dampak hukum dan diplomatik serius bagi individu dan negara.*
(tb/a008)
JAKARTA Revisi Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kini mengatur mekanisme baru terkait praperadilan, salah satunya mengharus
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Selebgram dan influencer Erika Carlina melaporkan dugaan pengancaman yang diterimanya ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut disa
Entertainment
TAPANULI SELATAN Kecelakaan lalu lintas melibatkan truk tronton bermuatan beras terjadi di Desa Panobasan Dolok, Kecamatan Batang Toru,
Peristiwa
Oleh Yakub F. IsmailKEBERLANJUTAN proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sampai sekarang masih menuai polemik. Kurangnya kepas
Opini
MEDAN Anggota DPRD Kota Medan, Robi Barus, SE, MAP, yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan dan Sekretaris DPC PDI Perjua
Nasional
MEDAN Program Mal Pelayanan Publik (MPP) Roadshow yang digagas Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, kembali digelar dan kali ini m
Pemerintahan
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD mengemukakan lima alternatif solusi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUUXXI
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, mengajak komunitas anak muda untuk tetap berani menyuarakan isuisu k
Nasional
JAKARTA Penyidik Subdit Kamneg Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya terus mendalami kasus dugaan penghasutan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jaringan
Hukum dan Kriminal