Marak Begal di Bandung, Menteri HAM Pigai Ingatkan Warga Tak Main Hakim Sendiri
BANDUNG Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa aksi begal merupakan tindak kriminal yang harus ditindak secara
NASIONAL
JAKARTA- Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyatakan dukungannya atas langkah Presiden Prabowo Subianto yang memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan amnesti kepada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, beserta 1.116 narapidana lainnya.
Menurut Gibran, keputusan itu diyakini sudah melalui pertimbangan hukum dan politik yang matang dari Presiden.
"Saya meyakini apa pun yang sudah diputuskan Pak Presiden, itu pasti sudah dikalkulasi secara matang," kata Gibran di Jakarta, Sabtu (2/8/2025).
Momen Jelang 17 Agustus, Simbol Rekonsiliasi
Gibran menyebut, kebijakan abolisi dan amnesti ini menjadi simbol rekonsiliasi nasional menjelang perayaan HUT Ke-80 Republik Indonesia. Ia menilai langkah ini penting untuk merajut kembali tali persaudaraan antar anak bangsa.
"Apalagi ini menjelang perayaan 17 Agustus, saya kira ini momen yang baik untuk merajut tali persaudaraan," ujarnya.
Detail Kasus Tom dan Hasto
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sebelumnya menjelaskan bahwa:
Abolisi untuk Tom Lembong berarti seluruh proses hukum dihentikan. Tom divonis 4 tahun 6 bulan dan denda Rp750 juta dalam kasus korupsi importasi gula di Kemendag.
Amnesti untuk Hasto Kristiyanto menghapus vonis 3 tahun 6 bulan dan denda Rp250 juta atas kasus suap PAW anggota DPR dengan terdakwa Harun Masiku.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa DPR sudah menyetujui permohonan Presiden Prabowo terkait pemberian abolisi dan amnesti tersebut.
Meski menuai kritik dari sejumlah pihak, seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebutnya sebagai intervensi eksekutif, pemerintah menegaskan bahwa prosesnya sesuai dengan konstitusi dan melibatkan verifikasi menyeluruh.*
(j006)
BANDUNG Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa aksi begal merupakan tindak kriminal yang harus ditindak secara
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Ketua DPRD Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, Juprizal, untuk diperiksa seb
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim 9 Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret mantan Jaksa Agung Mud
NASIONAL
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa bumi berkekuatan Magnitudo (M) 6,8 yang mengguncang wilayah
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memanggil mantan Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, sebagai saksi da
NASIONAL
JAKARTA Komisi III DPR RI terus mengintensifkan pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset dengan menyerap berbagai masukan
NASIONAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali mengakhiri perdagangan di zona merah pada Selasa (28/7/2026). Pelemahan terjadi di ten
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri prosesi wisuda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang akan digelar di Ka
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) menargetkan penyusunan materi edukasi pencegahan penyebaran budaya lesbian, gay, biseksual, dan trans
PEMERINTAHAN
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali ditutup melemah pada perdagangan Selasa (28/7/2026). Pelemahan mat
EKONOMI