JAKARTA – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menginstruksikan Fraksi Partai NasDem di Komisi III DPR RI untuk memanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna mengklarifikasi penggunaan istilah Operasi Tangkap Tangan (OTT).
Langkah ini diambil menyusul OTT terhadap Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap proyek pembangunan RSUD.
Paloh mempertanyakan validitas penerapan istilah OTT dalam kasus tersebut dan meminta kejelasan agar publik tidak disesatkan oleh penggunaan istilah yang dinilainya tidak tepat.
"Saya menginstruksikan agar Komisi III memanggil KPK untuk dengar pendapat agar terminologi OTT bisa diperjelas. OTT itu apa yang dimaksudkan?" ujar Surya Paloh dalam keterangannya, Sabtu (9/8/2025).
Kritik Terhadap Definisi OTT
Paloh menyebut, secara prinsipil, OTT seharusnya terjadi di satu lokasi, antara pihak pemberi dan penerima yang sedang melanggar hukum secara langsung dan bersamaan.
"Kalau pemberinya di Sumatera Utara, penerimanya di Sulawesi Selatan, ini OTT apa? OTT plus?" sindirnya.
Menurutnya, kekeliruan dalam penggunaan istilah hukum seperti OTT dapat menimbulkan persepsi keliru di masyarakat dan mengganggu integritas proses penegakan hukum.
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, terus tancap gas mewujudkan transformasi digital di provinsi yang d
Pemerintahan
NIAS SELATAN Laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampu
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Tentara Nasional Indonesia (TNI), Markas Besar TNI menggelar kegiatan sos
Nasional
PADANGSIDIMPUAN Dalam upaya penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwal), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Pemerintahan
MEDAN Universitas AlAzhar (UA) resmi menggelar kuliah perdana bagi mahasiswa baru Tahun Akademik 20252026 dengan mengusung tema Pen
Pendidikan
BINJAI Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terus memperluas cakupan program i
Kesehatan
TEBING TINGGI Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi berkomitmen merevitalisasi sejumlah aset strategis milik daerah pada Tahun Anggaran
Pemerintahan
BANDAR LAMPUNG Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam mewujudkan daerah yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabi
Pemerintahan
DENPASAR Menanggapi beredar kabar terkait pembangunan Bandara Bali Utara di sejumlah media, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Pro
Nasional
TABANAN Dalam upaya meningkatkan efisiensi pelayanan publik di sektor pertanahan, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tabanan mendorong
Pemerintahan
