JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan segera menjadwalkan ulang pemanggilan mantan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Ahmadi Noor Supit, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) periode 2021–2023.
Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (11/8/2025).
"Secepatnya. Nanti akan kami jadwalkan kembali untuk pemanggilan yang bersangkutan," ujar Budi kepada wartawan.
Ahmadi Noor Supit sebelumnya tidak hadir pada pemanggilan tanggal 7 Agustus 2025 lalu. KPK menilai keterangannya penting untuk mendalami konstruksi perkara dugaan korupsi yang terjadi dalam proyek iklan Bank BJB.
Tersangka Sudah Ditetapkan
Dalam perkara ini, penyidik KPK telah menetapkan lima tersangka sejak 13 Maret 2025. Mereka adalah:
Yuddy Renaldi (YR) – Direktur Utama Bank BJB
Widi Hartoto (WH) – Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Ikin Asikin Dulmanan (IAD) – Pengendali Agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri
Suhendrik (SUH) – Pengendali Agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress
Sophan Jaya Kusuma (SJK) – Pengendali Agensi Cipta Karya Sukses Bersama
Kelima orang tersebut diduga terlibat dalam praktik korupsi terkait pengadaan iklan dan promosi yang merugikan keuangan negara.
Kerugian Negara Capai Ratusan Miliar
KPK mengungkap bahwa kerugian negara akibat kasus ini diperkirakan mencapai Rp222 miliar. Kasus ini menjadi sorotan karena diduga melibatkan proses audit dan pengawasan yang seharusnya dijalankan secara ketat oleh lembaga terkait.
Ahmadi Noor Supit, yang pernah menjabat sebagai anggota BPK RI, dipanggil sebagai saksi karena dugaan adanya audit yang janggal dalam proyek tersebut.
KPK menegaskan akan terus menelusuri aliran dana dan pihak-pihak yang terlibat guna memastikan pertanggungjawaban hukum ditegakkan secara adil dan transparan.*
(at/joo6)
JAKARTA Pemerintah Indonesia menargetkan capaian investasi hingga Rp 13.000 triliun dalam periode 20252029. Target besar tersebut dib
EKONOMI
BINJAI Pemuda asal Kota Binjai, Sumatera Utara, Ardiansyah, yang sebelumnya sempat ditahan oleh pihak imigrasi di Phnom Penh, Kamboja, a
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita logam mulia, valuta asing, hingga uang tunai senilai sekitar Rp 2 miliar dari hasil p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai bagian dari str
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa harga BBM subsidi tidak akan mengalami kenaikan. Kebijakan tersebut diseb
EKONOMI
JAKARTA Kenaikan harga plastik mulai menjadi perhatian pemerintah, terutama bagi industri makanan dan minuman yang selama ini bergantung
EKONOMI
LUBUK PAKAM Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Deli Serdang menyepakati 17 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa pembahasan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dalam revisi
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima sambungan telepon dari Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada Selasa (21/4/2026) sor
EKONOMI
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook, Ibrahim Arief (Ibam), mengaku heran atas tuntutan 15 tahun p
HUKUM DAN KRIMINAL
