JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan total investasi sebesar Rp 7.450 triliun agar mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen (year on year/yoy) pada tahun 2026.
Hal itu ia sampaikan dalam pernyataan resmi yang dikutip dari Antara, Sabtu (16/8/2025).
"Untuk mencapai pertumbuhan 5,4 persen pada 2026 dibutuhkan Rp 7.450 triliun dari total investasi dalam Produk Domestik Bruto (PDB) kita," ujar Sri Mulyani.
APBN Bukan Satu-satunya Sumber
Sri Mulyani menegaskan bahwa APBN 2026 bukan satu-satunya sumber pembiayaan. Ia menyebut peran APBN hanya sebagai katalis yang mempercepat dan memperkuat sinergi antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta.
"Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tidak semuanya harus bergantung pada APBN. Namun APBN akan menjadi katalis dan saling melengkapi," tambahnya.
Fokus Investasi: Energi hingga Hilirisasi
Investasi tahun depan akan difokuskan pada sektor-sektor strategis, seperti:
Mineral dan batu bara
Transisi dan ketahanan energi
Hilirisasi pertanian
Hilirisasi sektor kelautan dan perikanan
JAKARTA Segelas air kelapa dingin tak hanya menyegarkan di tengah cuaca panas, tetapi juga menyimpan segudang manfaat kesehatan. adsense
Kesehatan
DENPASAR Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar mengeluarkan peringatan dini mengenai potensi air
Peristiwa
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa pengawasan penerapan sistem merit Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dilakukan oleh lemb
Pemerintahan
JAKARTA Apple diperkirakan akan menunda peluncuran ponsel lipat pertamanya, yang diberi nama iPhone Fold, dari rencana awal tahun 2026 me
Sains & Teknologi
JAKARTA Menteri Koordinator Hukum dan Hak Asasi Manusia, Imipas Yusril Ihza Mahendra, menilai Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) bar
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan komitmennya untuk melindungi industri tekstil dalam negeri dari praktik impor
Ekonomi
JAKARTA Pemerintah menegaskan kebutuhan tambahan lahan tebu dan singkong hingga satu juta hektare untuk mendukung kebijakan pencampuran 1
Pemerintahan
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan aturan baru terkait tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). adsenseSalah satu ket
Nasional
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menyiapkan strategi inovatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menghadapi penyesuaian
Ekonomi
JAKARTA Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Barat menegaskan bahwa ancaman pidana tidak hanya berlaku bagi produsen dan penjual
Hukum dan Kriminal
