OTT KPK di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Wibowo Diamankan, Sejumlah Pejabat Diperiksa
TULUNGAGUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan staf khusus Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, yakni Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, terkait penyidikan dugaan korupsi kuota haji tahun 2024.
"Hari ini sudah ada pemanggilan dan hadir. Betul (Gus Alex)," ujar juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Selasa (26/8).
Gus Alex merupakan satu dari tiga pihak yang telah dicegah bepergian ke luar negeri. Sebelumnya, penyidik KPK juga telah menggeledah kediamannya yang terletak di Depok. Namun, KPK belum merinci secara detail materi pemeriksaan hari ini.
"Yang bersangkutan memang dibutuhkan keberadaannya di Indonesia agar dapat mengikuti proses penyidikan dan memberikan keterangan," jelas Budi.
Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024
Penyidikan ini bermula dari tambahan kuota 20.000 jemaah haji yang diperoleh Indonesia setelah pertemuan Presiden Jokowi dengan Pemerintah Arab Saudi pada 2023.
KPK menduga asosisasi travel haji kemudian menghubungi pihak Kementerian Agama (Kemenag) untuk memengaruhi pembagian kuota tambahan agar sebagian besar dialihkan ke kuota haji khusus, bukan reguler.
Padahal, secara aturan, kuota haji khusus seharusnya maksimal 8 persen dari total kuota haji Indonesia. Namun diduga, ada kesepakatan internal untuk membagi kuota 50:50 antara haji reguler dan khusus.
Kesepakatan tersebut diduga diformalkan melalui Surat Keputusan Menag Nomor 130 Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut).
Dugaan Setoran dan Kerugian Negara
Dalam pengembangan penyidikan, KPK menemukan indikasi adanya setoran dari travel haji kepada oknum pejabat Kemenag sebagai imbalan mendapatkan kuota haji khusus tambahan.
Setoran per kuota diduga berkisar antara USD 2.600 hingga 7.000, tergantung pada besar kecilnya perusahaan travel.
TULUNGAGUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku heran dengan pihak yang mempertanyakan kebijakan harga baha
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempercepat pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah. Fokus penanga
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Polda Aceh untuk memantau implementasi Kitab UndangUndang Hukum Pidana
NASIONAL
JAKARTA Wacana penerapan skema war ticket dalam penyelenggaraan ibadah haji menjadi sorotan. Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anza
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil menyelamatkan uang negara hingga Rp31,3 triliun. Ca
POLITIK
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir meski dilakukan dalam kond
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan jajaran aparat penegak hukum dan lembaga negara untuk memperkuat upaya pemberantasan pe
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, melantik Dewan Pengawas dan Dewan Hakim untuk pelaksanaan MTQ ke59 Kota Medan yang akan
NASIONAL