KPPU dan MPM PWM Sumut Sepakat Bersinergi Berdayakan Masyarakat
MEDAN Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah I dan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Su
EKONOMI
MEDAN – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Utara Untuk Indonesia Raya (AMSU-RINDRA) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPD Partai Gerindra Sumut, Jalan Sudirman, Medan, Rabu (27/8/2025).
Dalam aksinya, massa mendesak Ketua DPRD Deli Serdang sekaligus Ketua DPC Gerindra Deli Serdang, Zakky Shahri, untuk dicopot dari jabatannya.
Tuntutan itu dilatarbelakangi dugaan bahwa Zakky tidak sejalan dengan sikap politik Ketua Umum DPP Gerindra, Prabowo Subianto, yang mendorong pelaksanaan Program Asta Cita di daerah.
Koordinator Lapangan AMSU-RINDRA, Zulhamri Daeng, menyebut Zakky Shahri justru membawa Gerindra seperti oposisi di Deli Serdang.
Hal ini, menurutnya, mengganggu jalannya program Bupati dan Wakil Bupati dalam mewujudkan Asta Cita.
"Yang lebih aneh dan tidak masuk akal lagi, Zakky Shahri terkesan kuat membawa Partai Gerindra menjadi oposisi di Kabupaten Deli Serdang. Sikap politiknya ini jelas menghambat jalannya pembangunan," ujar Zulhamri.
AMSU-RINDRA juga menilai Zakky melakukan manuver politik dalam persidangan paripurna DPRD dengan memperlambat pengesahan KUA-PPAS dan PAPBD 2025.
Selain itu, ia dianggap memperkeruh persoalan penggunaan gedung SMPN 2 Galang.
Menurut Zulhamri, sikap arogan yang ditunjukkan Zakky berdampak langsung terhadap kelancaran pembangunan daerah.
"Arogansi yang diperlihatkan Zakky Shahri telah mengakibatkan berbagai kendala dalam program pembangunan, khususnya Asta Cita di Kabupaten Deli Serdang. Apa masih layak Zakky Shahri ini menjadi Ketua DPRD?" tegasnya, yang disambut teriakan massa "Copot Zakky Shahri!".
Sementara itu, orator lain, Ikbal, menegaskan bahwa aksi tersebut murni aspirasi masyarakat.
Ia meminta Ketua DPD Gerindra Sumut, Ade Jona, menindaklanjuti tuntutan itu.
MEDAN Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah I dan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Su
EKONOMI
MEDAN Dugaan pencurian uang sebesar Rp11,2 juta yang melibatkan oknum anggota kepolisian di Sumatera Utara menjadi sorotan. Hingga kini,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Immanuel Medan untuk be
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong perayaan Paskah 2026 di Kota Medan dikemas lebih kreatif tanpa meninggalkan nil
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan keputusan pemerintah menahan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi hingga akhi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyatakan belum menerima panggilan dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK ter
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli melantik 12 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, Selasa,
NASIONAL
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan pemerintah tidak akan mencampuri proses hukum dalam kasus penyiraman aktivis
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah menyiapkan anggaran hingga Rp 4 triliun untuk program pompanisasi lahan pertanian guna menghadapi potensi kekeringan
EKONOMI
JAKARTA Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak aparat penegak hukum menerapkan pasal percobaan pembunu
HUKUM DAN KRIMINAL