Digugat ke MK, Ahmad Sahroni Bantah UU Polri Cacat Prosedur: Semua Mekanisme Sudah Dijalankan
JAKARTA Komisi III DPR RI membantah dalil gugatan uji formal UndangUndang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyoroti masih kuatnya ego sektoral di lingkungan kementerian pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
AHY menyebut masih ada kementerian yang merasa paling penting hingga saling berebut anggaran dalam menjalankan program pemerintahan.
Menurut AHY, kondisi tersebut berpotensi menghambat efektivitas pembangunan nasional karena minimnya koordinasi antarlembaga dan kurangnya integrasi program.Baca Juga:
"Sekarang terlalu sering, termasuk di birokrasi antarkementerian dan lembaga itu seperti ada sekat-sekat, seperti ada barriers, ego," kata AHY, dikutip Sabtu (23/5/2026).
Ia menilai pola pikir yang mengedepankan kepentingan sektoral harus segera dihilangkan agar program pemerintah berjalan lebih sinkron dan tepat sasaran.
"Paling sering itu ego. Pokoknya gue dulu, gue lebih penting, gue harus lebih banyak anggarannya. Padahal tujuannya sama," sambungnya.
AHY menjelaskan dampak buruk dari lemahnya koordinasi pernah terjadi dalam pembangunan infrastruktur di masa lalu. Ia mencontohkan pembangunan bandara yang tidak didukung akses jalan dan konektivitas memadai sehingga penggunaannya tidak optimal.
"Kita membuat bandara besar, tapi kalau konektivitas menuju bandara tersebut terbatas, akhirnya bandara itu sepi dan tidak maksimal penggunaannya," ujarnya.
Ketua Umum Partai Demokrat itu juga menekankan pentingnya komunikasi lintas lembaga dalam menghadapi tantangan nasional, termasuk ancaman El Nino yang berdampak terhadap sektor pangan.
Menurutnya, koordinasi dengan BMKG menjadi penting agar pemerintah dapat menyiapkan langkah mitigasi seperti pengelolaan bendungan, irigasi, hingga operasi modifikasi cuaca.
AHY mengatakan setiap informasi dan masukan dari berbagai lembaga harus menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah agar pembangunan berjalan terintegrasi dan berkelanjutan.
"Itulah pentingnya connection," tegas AHY.
JAKARTA Komisi III DPR RI membantah dalil gugatan uji formal UndangUndang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) resmi masuk sebagai salah satu unsur pendukung dalam sistem pertahanan negara untuk menghadapi ancaman
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), M. Qodari, mengaku terkejut setelah mengetahui adanya impor batu bara dari Amerika S
EKONOMI
JAKARTA Sebuah restoran di Jalan Cipete Raya, Cilandak, Jakarta Selatan, menjadi lokasi penggeledahan aparat kepolisian pada Rabu (8/7/2
PERISTIWA
KUTAI KARTANEGARA PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) menerima kunjungan kerja Danantara Asset Management (DAM) ke Lapangan Senipah Peciko S
EKONOMI
BANGKA BELITUNG PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera (PT BBBS) memberikan penjelasan terkait polemik pemindahan slag atau limbah terak tima
EKONOMI
JAKARTA Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menegaskan posisi partainya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subia
POLITIK
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu yang dikirim melalui jalur d
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, Ilhamsyah Bangun, mengungkapkan dirinya sempat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan secara resmi melaporkan Wali Kota Medan dan Bupati Deli Serdang ke Ombudsman Republik Indonesia
HUKUM DAN KRIMINAL