Jelang Aksi HOSTUM, Ribuan Buruh Siap Geruduk DPR RI Bawa 10 Tuntutan Ketenagakerjaan

JAKARTA — Ribuan buruh dari berbagai sektor dan daerah akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025). Aksi ini dipimpin oleh Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) bersama Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh, sebagai puncak kekecewaan atas kebijakan ketenagakerjaan yang dinilai tak berpihak pada kaum pekerja.

Ketua Umum KPBI, Ilhamsyah, menyebut aksi ini sebagai bentuk gerakan politik kelas pekerja yang sudah mencapai titik jenuh.

"Puluhan tahun janji kesejahteraan hanya jadi slogan. Sementara praktik perampasan hak dilembagakan lewat kebijakan. Kami tidak akan beranjak sebelum suara kami didengar," tegas Ilhamsyah, Rabu (27/8).

10 Tuntutan Utama Buruh

Dalam aksi bertajuk Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah (HOSTUM), para buruh membawa sepuluh tuntutan utama yang dianggap mendesak untuk perbaikan sistem ketenagakerjaan di Indonesia:

Menghapus sistem outsourcing dan menolak upah murah.

Membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan PHK.

Reformasi pajak perburuhan, termasuk penghapusan pajak atas pesangon, THR, dan JHT.

Mendesak pengesahan RUU Ketenagakerjaan tanpa omnibus law.

Pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi.

Revisi UU Pemilu agar lebih demokratis dan aspiratif.

Pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

Penegakan standar K3 di sektor pertambangan.

Sistem pengupahan adil di sektor perkebunan sawit.

Ratifikasi Konvensi ILO-190 tentang penghapusan kekerasan di dunia kerja.

Selain itu, KPBI juga menuntut agar gaji anggota DPR dipotong 20–30% sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat dan solusi defisit anggaran negara.

"Kesepuluh tuntutan ini adalah agenda bersama untuk menyelamatkan masa depan bangsa, dengan menempatkan kemanusiaan dan keadilan di atas kepentingan kapital," lanjut Ilhamsyah.

Presiden Partai Buruh: Ini Momentum Penting

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyebut aksi ini adalah langkah strategis dalam menekan pemerintah agar berpihak pada pekerja, bukan pemodal.

"Ini saatnya menyampaikan aspirasi. Aksi ini akan dilakukan damai, terorganisir, dan tegas," ujarnya, Selasa (26/8).

Aksi HOSTUM diprediksi akan memicu kemacetan di sejumlah ruas jalan protokol di Jakarta. Pihak kepolisian telah menyiapkan rekayasa lalu lintas guna mengantisipasi dampak demonstrasi.*

(bs/j006)