Kawasan SEJALAN Diusulkan Jadi Kampung Kreatif Sumut Berkah, Ini Potensinya
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai mematangkan persiapan menghadapi Verifikasi dan Validasi (Verval) Lapangan Program Kampung Kre
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia menilai revisi Undang-Undang Partai Politik (UU Parpol) sudah sangat mendesak untuk segera dilakukan guna menyesuaikan dengan dinamika politik dan kebutuhan reformasi sistem demokrasi di Indonesia.
Menurut Doli, regulasi yang saat ini masih mengacu pada UU Nomor 2 Tahun 2011 tersebut sudah terlalu lama belum diperbarui, sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan politik nasional saat ini.
"UU yang mengatur tentang Partai Politik itu sudah cukup lama kita belum update. Hingga saat ini kita masih merujuk pada UU Nomor 2 Tahun 2011," kata Doli, Selasa (27/4/2026).Baca Juga:
Ia menegaskan, setelah 28 tahun reformasi, penguatan kelembagaan partai politik menjadi kebutuhan penting agar partai dapat dikelola secara lebih modern, mandiri, serta memiliki sistem kaderisasi yang lebih baik dan berkelanjutan.
"Ke depan partai politik harus dikelola secara modern, mandiri, dan kaderisasi menjadi sebuah keniscayaan serta terkoneksi dengan aspirasi rakyat," ujarnya.
Doli juga menekankan bahwa kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh kualitas partai politik, yang kemudian berdampak pada kualitas pemilu dan penyelenggaraan pemerintahan.
Sementara itu, dorongan revisi UU Parpol sebelumnya juga disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyoroti sejumlah kelemahan dalam tata kelola partai politik, termasuk risiko politik uang dan lemahnya sistem kaderisasi.
KPK bahkan telah menyerahkan hasil kajian kepada Presiden dan DPR yang memuat rekomendasi perubahan regulasi, termasuk penguatan transparansi keuangan partai dan sistem rekrutmen politik.
Menanggapi hal tersebut, DPR menilai pembahasan revisi UU Parpol perlu segera dilakukan secara menyeluruh bersama revisi UU Pemilu dan UU Pilkada dalam kerangka kodifikasi sistem politik nasional.*
(k/dh)
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai mematangkan persiapan menghadapi Verifikasi dan Validasi (Verval) Lapangan Program Kampung Kre
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim meninjau langsung pekerjaan normalisasi dan pembongkaran drainase di Jalan Listrik
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menerima audiensi pengurus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Tanjungbalai ya
PEMERINTAHAN
JAKARTA Perombakan Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada awal Oktober 2026 dinilai belum menunjukkan perubah
POLITIK
JAKARTA Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto belum melantik Irjen Dadang Hartanto sebagai Kapolda Metro Jaya yang baru dalam rangkaian sera
NASIONAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melakukan perombakan sejumlah jabatan di lingkungan Polri hanya dua hari setelah dilantik meng
NASIONAL
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Medan terh
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara memberikan tali asih kepada 495 siswa yang terdampak atau diduga mengalami keracunan setelah meng
NASIONAL
MEDAN PSMS Medan meraih poin penuh setelah mengalahkan Persikad Depok dengan skor telak 40 pada pekan keempat Pegadaian Championship 20
OLAHRAGA
JAKARTA Dugaan kebocoran data pribadi Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mencuat di media sosial. Isu tersebut men
SAINS DAN TEKNOLOGI