JAKARTA — Ribuan buruh dari berbagai wilayah di Indonesia hari ini menggelar aksi damai secara serentak di 38 provinsi, termasuk di kawasan strategis nasional seperti Gedung DPR RI dan Istana Kepresidenan, Jakarta.
Aksi yang bertajuk "Hostum" (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) ini menjadi panggung bagi para pekerja untuk menyuarakan berbagai tuntutan terkait ketenagakerjaan dan kesejahteraan.
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menyampaikan bahwa DPR terbuka terhadap aspirasi yang disampaikan oleh para buruh dan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku di lembaga legislatif.
"Tentu apa yang mereka sampaikan itu merupakan isu-isu yang selama ini juga telah diperjuangkan. DPR akan mendengar dan mempertimbangkan seluruh aspirasi yang masuk. Semua tuntutan akan kami tampung," ujar Saan kepada awak media, Kamis (28/8).
Ia juga menegaskan bahwa unjuk rasa merupakan bagian yang sah dalam sistem demokrasi dan menjadi salah satu cara masyarakat menyuarakan aspirasinya.
"Aksi damai seperti ini adalah hal yang wajar dalam iklim demokrasi. Yang penting, pelaksanaannya tetap menjaga ketertiban, tidak anarkis," imbuhnya.
Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyampaikan bahwa sekitar 10.000 buruh dari wilayah Jabodetabek akan memusatkan aksi di depan Gedung DPR RI dan Istana Negara.
Sementara itu, di daerah-daerah lain, aksi dilakukan di pusat-pusat pemerintahan provinsi maupun kabupaten/kota, terutama di kawasan industri.
"Aksi ini adalah bentuk konsolidasi nasional kaum buruh. Kami akan menyuarakan penolakan terhadap upah murah dan menuntut penghapusan sistem outsourcing yang merugikan pekerja," ungkap Said dalam video pernyataannya.
Selain isu outsourcing dan upah layak, para buruh juga membawa sejumlah tuntutan lain seperti revisi kebijakan ketenagakerjaan yang dianggap tidak berpihak kepada pekerja, serta peningkatan perlindungan sosial dan jaminan kerja.*
(d/a008)
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal meninggalnya tujuh Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sumatera Utara di Kamboja
Nasional
MEDAN Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar ST, melayangkan somasi terbuka kepada sejumlah institusi
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menperkim) Maruarar Sirait menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk mempercepat se
Nasional
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan komitmennya untuk mengevaluasi dana milik pemerintah pusat dan daerah yang hing
Ekonomi
MEDAN Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Musa Rajekshah, memberikan apresiasi tinggi terhadap Presiden Prabowo Subianto yang turu
Nasional
MEDAN Penanganan laporan dugaan penipuan yang dialami mantan anggota Polri berinisial DE oleh oknum anggota Subbid Wabprof Bid Propam Po
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kerja Sama Bidang Pendidikan yang di
Pendidikan
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahw
Hukum dan Kriminal
SIMALUNGUN Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama kelompok kurang mamp
Pemerintahan
TERNATE Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan tidak
Nasional
