Refly Harun Minta Kasus Dugaan Ijazah Jokowi Dihentikan, Sebut Tak Layak Dilanjutkan
JAKARTA Koordinator Tim Hukum Tifa and Roy&039s Advocate (Troya), Refly Harun, meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menghentika
NASIONAL
JAKARTA — Ribuan buruh dari berbagai wilayah di Indonesia hari ini menggelar aksi damai secara serentak di 38 provinsi, termasuk di kawasan strategis nasional seperti Gedung DPR RI dan Istana Kepresidenan, Jakarta.
Aksi yang bertajuk "Hostum" (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) ini menjadi panggung bagi para pekerja untuk menyuarakan berbagai tuntutan terkait ketenagakerjaan dan kesejahteraan.
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menyampaikan bahwa DPR terbuka terhadap aspirasi yang disampaikan oleh para buruh dan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku di lembaga legislatif.
"Tentu apa yang mereka sampaikan itu merupakan isu-isu yang selama ini juga telah diperjuangkan. DPR akan mendengar dan mempertimbangkan seluruh aspirasi yang masuk. Semua tuntutan akan kami tampung," ujar Saan kepada awak media, Kamis (28/8).
Ia juga menegaskan bahwa unjuk rasa merupakan bagian yang sah dalam sistem demokrasi dan menjadi salah satu cara masyarakat menyuarakan aspirasinya.
"Aksi damai seperti ini adalah hal yang wajar dalam iklim demokrasi. Yang penting, pelaksanaannya tetap menjaga ketertiban, tidak anarkis," imbuhnya.
Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyampaikan bahwa sekitar 10.000 buruh dari wilayah Jabodetabek akan memusatkan aksi di depan Gedung DPR RI dan Istana Negara.
Sementara itu, di daerah-daerah lain, aksi dilakukan di pusat-pusat pemerintahan provinsi maupun kabupaten/kota, terutama di kawasan industri.
"Aksi ini adalah bentuk konsolidasi nasional kaum buruh. Kami akan menyuarakan penolakan terhadap upah murah dan menuntut penghapusan sistem outsourcing yang merugikan pekerja," ungkap Said dalam video pernyataannya.
Selain isu outsourcing dan upah layak, para buruh juga membawa sejumlah tuntutan lain seperti revisi kebijakan ketenagakerjaan yang dianggap tidak berpihak kepada pekerja, serta peningkatan perlindungan sosial dan jaminan kerja.*
JAKARTA Koordinator Tim Hukum Tifa and Roy&039s Advocate (Troya), Refly Harun, meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menghentika
NASIONAL
JAKARTA Enam relawan Indonesia yang mengikuti misi kemanusiaan Global Sumud Land Convoy (GSLC) untuk Palestina telah tiba kembali di Tan
NASIONAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diperkirakan masih menghadapi tekanan dalam beberapa waktu ke depan. Sejuml
EKONOMI
JAKARTA Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyoroti rencana pemerintah mewajibkan pelajaran Bahasa Prancis di seluruh jenjang pendidik
PENDIDIKAN
JAKARTA Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono memastikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ekspor PT Danantara Sumberdaya Indonesia (
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto kembali mendorong penguatan penguasaan bahasa asing di lingkungan pendidikan nasional. Setelah sebelumny
NASIONAL
JAKARTA PT Putraprima Mineral Mandiri (PMM) mendatangi Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menyerahkan sejumlah dokumen legalitas perusahaan
NASIONAL
MEDAN Personel Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara mendapat perlawanan saat melakukan penggerebekan terhadap terduga pengedar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama sepekan perdagangan 2529 Mei 2026 ditutup melemah. Bursa Efek Indonesia (BEI
EKONOMI
JAKARTA Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia (ORI) meminta Ketua Ombudsman nonaktif Hery Susanto mengundurkan diri dari jabatannya se
HUKUM DAN KRIMINAL