BOGOR - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo angkat bicara soal desakan agar dirinya mundur dari jabatannya, pasca insiden tewasnya pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan.
Peristiwa tragis ini terjadi akibat kendaraan taktis (rantis) Brimob yang melindas korban saat aksi demo di depan gedung DPR, Jakarta Pusat, pada Kamis (28/8/2025).
Jenderal Listyo Sigit menyatakan bahwa desakan tersebut merupakan hak prerogatif Presiden Republik Indonesia, yang memiliki kewenangan penuh atas pergantian pimpinan Polri. Dalam keterangannya di Bojong Koneng, Bogor, Sabtu (30/8/2025), ia menyebutkan, "Kita perajurit, kapan saja siap. Semua keputusan terkait pergantian pimpinan Polri adalah hak prerogatif Presiden."
Insiden ini memicu protes keras dari masyarakat, terutama setelah kehilangan Affan Kurniawan yang menyisakan kesedihan mendalam bagi keluarga dan komunitas Indonesia. Aksi demonstrasi dan kerusuhan pun merebak di sejumlah wilayah, termasuk di depan markas-markas kepolisian.
Menanggapi hal tersebut, Kapolri memastikan bahwa proses hukum terhadap anggota Brimob yang terlibat akan dilakukan dengan cepat dan transparan. Dalam kasus ini, tujuh oknum Brimob yang terlibat dalam peristiwa tersebut telah diperiksa oleh Divisi Propam Polri dan dinyatakan melanggar kode etik profesi kepolisian.
"Ketujuh oknum tersebut sudah dipastikan melanggar kode etik, dan kini mereka akan menjalani penempatan khusus (Patsus) selama 20 hari," ujar Abdul Karim, Kadiv Propam Polri, saat konferensi pers pada Jumat (29/8/2025).
Kapolri juga memastikan bahwa setiap tindakan yang tidak sesuai dengan standar etika kepolisian akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Tindakan ini diambil sebagai bentuk komitmen Polri untuk menjaga kredibilitas dan integritas lembaga.*
(oz/j006)
JAKARTA Pegiat media sosial sekaligus aktivis proIsrael, Permadi Arya atau yang juga dikenal Abu Janda, kembali menjadi sorotan setelah
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, merombak besarbesaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan memutasi 2.043 pegawai. La
NASIONAL
JAKARTA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan yang diajukan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, terkait
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Kesehatan (Kemenkes) resmi menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas praktik k
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mencabut pemberhentian sementara operasional ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumat
NASIONAL
BATU BARA Di Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi dan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, air bersih dari PDAM Tirta Tanjung Tiram t
PERISTIWA
MEDAN Kepolisian berhasil menangkap dua remaja yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan seorang wanita muda yang jasadnya ditemukan d
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Keluhan terhadap pelayanan air bersih kembali muncul di Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara.
PERISTIWA
JAKARTA Perlindungan hukum terhadap komisioner dalam UndangUndang Ombudsman Republik Indonesia dimaksudkan untuk menjaga independensi l
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, mengaku tidak mengenal terdakwa M
HUKUM DAN KRIMINAL
